Kasus P2TL PLN 2016 Area Kalideres & Cengkareng (Tonny)

Perkenalkan nama saya Tonny Menus, berdomisili di Citra Garden Kalideres Jakbar. Melalui tulisan ini saya ingin sharing atas tindakan P2TL PLN Kalideres terhadap meteran listrik kami ID Pelanggan 546300272215.

 

Begini kronologisnya :

 

Kwh meter lama Pak Tonny Citra 1 Kalideres

Photo KWh meter lama kami

Pada bulan Agustus 2015 yg lalu rumah kami didatangi petugas P2TL dgn membawa surat tugas dari PLN Cengkareng tapi mereka mengaku bertugas di PLN Cab Kalideres, mereka minta ijin untuk memeriksa meteran listrik dan kami layani dgn sangat kooperatif, setelah cukup lama memeriksa mereka mengatakan ada masalah pada putaran roda, dimana perputarannya tidak sesuai dengan naiknya angka Kwh, harusnya 900x putaran per Kwh tapi menurut hitungan petugas 1200x putaran baru naik 1Kwh. Petugas meminta meteran listrik agar di uji di lab karena disinyalir adanya kerusakan pada meteran, saat itu meteran diganti dgn yg baru dan kami diundang ke lab untuk menyaksikan pemeriksaan, setelah uji lab, petugas lab menyimpulkan ada geer yg diganti dan salah satu segel dibelah terdapat bekas lem menurut kacamata petugas tanpa adanya penelitihan ilmiah untuk mendalami hal ini. Atas temuan itu kami di kenakan sangsi harus membayar denda sbr Rp30.333.130 kalau tidak dipenuhi maka aliran listrik akan diputus.

 

Seperti bermimpi dan tidak menyangka akan seperti ini jadinya karena kehadiran kami datang ke lab juga bentuk penghormatan kami sbg konsumennya PLN, tetapi kami digiring masuk ke arena pembentukan opini sepihak oleh PLN. Sejauh ini kami tidak pernah merubah atau merutak ngatik meteran listrik di rumah apalagi segel2 msh terpasang utuh. Perlu diketahui rumah ini kami beli thn 2012 dan kami adalah pemilik tangan ke3. Tadinya kami mengira setelah meteran diganti sudah tidak ada masalah lagi, mungkin benar ada kerusakan karena meteran tsb sdh 17thn usianya atau akan dilakukan peremajaan.Tetapi tidak demikian halnya, pihak PLN mengklaim sepihak dan telah memanfaatkan ketidak pahaman kami mengenai kelistrikan. Mereka tidak bisa menyatakan kesalahan kami tapi di surat ditulis ada pelanggaran, siapa yg melanggar dan kapan terjadinya pelanggaran tidak bisa dibuktikan, hanya berasumsi pada pengguna persil dengan acuan SK Direksi PLN No1486.

 

KWH Meter Pak Tonny Citra 1 KalideresKami sdh menghadap dan mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis dan berharap kesediaan pihak PLN bekerja sama mencari sebab musabab dari meteran listrik tsb, kami meminta pihak PLN melaporkan ke pihak berwajib dlm hal ini kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut karena disini PLN merasa dirugikan, kami juga minta pihak PLN mengeluarkan Print Out pembayaran rekening listrik dari awal terpasang sampai sekarang untuk mengetahui kapan ada ketidak wajaran pembayaran, namun permintaan maupun keberatan kami tidak pernah ditanggapi dan dipertimbangkan. Kami harus membayar denda yg mereka sebut tagihan susulan sbr Rp30.333.130 boleh dicicil selama 12x. Baru kami ketahui beban tsb pada bulan Mei 2016 ini sdh diperhitungkan dan ditambahkan ke rekening listrik kami dgn sepihak oleh PLN tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan maupun penanda tanganan SPH. Besaran yg ditambahkan tsb 2,5jt sekian (30.333.130 dibiagi 12 bulan).

 

PLN harusnya menjalin kerjasama yg baik dgn konsumen jgn hanya menyalahkan konsumen semata. Kapan ada ketentuan kalau membeli rumah harus dilakukan pengecekan listrik..? Dalam hal ini kami merasa tidak ada sosialisasinya karena saat transaksi jual belipun tidak ada ketentuan dari notaris yg mengharuskan kami memeriksa meteran listrik secara tehknis. Kami berharap PLN menjaga relasi yg baik dgn konsumen jangan menjadi momok yg menakutkan, buat apa jargon “listrik pintar” kalau masih melakukan pembodohan terhadap kami yg awam ini.

 

Bagaimana kalau dengan pembuktian terbalik, kami yg beranggapan pihak PLN telah memberi dan memasang meteran yg tidak standar di tempat kami, apa pihak PLN bisa terima…? Meteran listrik diakui milik PLN, yg menguasai tehknis kelistrikan adalah pihak PLN itu sendiri, tapi kalau ada kerusakan konsumen yg harus menanggung konsekwensinya. Stop penggunaan kekuasaan untuk menekan yg lemah, kita hidup di jaman modern bukan hukum rimba yg berlaku. Sepertinya hukum positif di negara ini tunduk dengan SK Direksi PLN. Pihak PLN bisa sbg polisi, jaksa dan hakim sekaligus tanpa bisa dikontrol, sungguh ironis.

 

Atas pembelajaran dari kasus ini kami bisa menyarankan agar PLN Persero tdk mengalami kerugian lagi, malahan akan untung besar. Kerahkan saja petugas PLN untuk merusak meteran listrik konsumen, lain waktu datang lagi dan meminta pertanggung jawaban konsumen atas kerusakan meteran, simple kan…? Toh pihak PLN gak perlu tahu pelakunya yg penting adalah temuan barang bukti di TKP dan yg hrs bertanggung jawab adalah pengguna persil. Kami yakin keuntungan PLN akan berlimpah.

 

Sebagai konsumen dan warga neraga kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini kementriaan BUMN untuk memerangi kebocoran listrik ataupun pencurian listrik oleh oknum2 yg nakal, tetapi realisasinya menjadi kontra produktif kalau hanya menjatuhkan sangsi kpd kami sbg konsumen yg tdk mengerti apa2 ini, tidak efektif karena tidak menyentuh substansi dan akar masalah yg ada, oknum2 yg bermain listrik masih bebas berkeliaran, kalaupun mereka terjerat kasus kami yakin pasti mereka akan menyelesaikannya di lapangan dgn bernegosiasi, yg diproses hanya segelintir saja seperti halnya kami yg hanya menjadi korban perbuatan pihak lain. Apakah kita terus membiarkan ini terjadi…? Apakah ini yg menjadi tujuan dan cita2 pembuat kebijakan…? Kami berharap tdk demikian, peraturan dibuat tentunya dgn pertimbangan supaya adanya kebaikan dan perbaikan, cuma implementasinya yg blm terlaksana dgn baik.

 

Maka dari itu demi kepedulian kita mendukung program pemerintah untuk memerangi kebocoran listrik kami menyarankan SK Direksi PLN ini segera ditarik untuk dilakukan pembenahan/revisi supaya implementasinya berjalan sesuai yg diharapkan dan tepat sasaran. Tangkaplah maling yg benar2 maling. Kami mengusulkan agar ada lembaga pengawasan P2TL PLN supaya tidak bias dan lembaga yg independen mengurusi masalah laborotarium PLN untuk menghindari terjadinya KKN.

 

Demikianlah, tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak2 tertentu semoga sharing kami melalui tulisan ini bisa berkontribusi untuk kita melangkah lebih baik ke depan. Kami juga berharap agar masalah P2TL PLN segera mendapat respon dari pemerintah, jangan lakukan pembiaran terus menerus yg hanya menunggu bom waktu karena sdh banyak konsumen yg menjadi korban. Semua ini demi rasa simpati kami terhadap PLN yg merupakan aset bangsa yg menjadi milik kita bersama.

“Kami akan terus berjuang mencari keadilan”

Tulisan diatas sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama anak bangsa Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang bingung dan tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi semua tulisan diatas dibuat tanpa maksud menjelekkan dan menyudutkan pihak manapun. KAMI INGIN BANGSA INI MAJU DAN BELAJAR SERTA MAMPU MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, SECARA ADIL DAN BERADAB…
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *