Pengalaman dengan P2TL PLN 6 Februari 2016 (Aswin)

Tiga hari yang lalu, tepatnya di hari Sabtu (06/02) saya mendapat kabar dari Ibu Mertua saya bahwa rumahnya didatangi tim PLN yang berjumlah 6 orang pada hari Kamis (04/02) yang bilangnya mau mengecek meteran. Tim PLN tersebut diterima Mama dan Adik ipar saya (yang sekarang jadi artis baru dan beberapa kali masuk koran ). Setelah dicek, petugas PLN tersebut menyatakan bahwa meteran rumah loss, kemudian meteran listrik di copot. Selanjutnya petugas PLN menyuruh kami untuk menandatangani berita acara dan mengantarkan meteran listrik (yang katanya loss tersebut) ke PLN Kota Malang.

Tanpa perasaan curiga sama sekali, Mama menyuruh Adik untuk mengantarkan KWH Meter tersebut ke kantor PLN. Di kantor PLN tersebut lah kehebohan dimulai. Setelah menyerahkan KWH Meter ke PLN, Adik disodori tagihan yang besarnya cukup membuat air liur bisa berhenti keluar untuk sementara. Tagihannya sebesar 11 Juta Rupiah. SEBELAS JUTA, Coba bayangin betapa shocknya Adik. Dengan wajahnya yang selalu ceria dan tampak innocent itu, dan dengan pikiran yang entah lagi mikir apa waktu datang ke kantor PLN, tiba-tiba disodori tagihan sebesar SEBELAS JUTA.

Adik tentu tidak dapat mengambil keputusan. Adik pulang memanggil bala bantuan (Mama ). Kemudian Adik dan Mama kembali ke kantor PLN keesokan harinya, menemui petugas yang sama. Ibu petugas PLN tersebut kembali menjelaskan bahwa KWH meter bermasalah (dianggap melanggar ketentuan) sesuai Berita Acara yang telah ditandatangani. Dan untuk pelanggaran tersebut dendanya sebesar SEBELAS JUTA. Mama yang memiliki ilmu ngeyel negosiasi dengan tingkatan yang lebih tinggi dari istri saya, tentu tidak terima. Mama dengan tegas menyatakan tidak akan membayar denda SEBELAS JUTA tersebut. Tentu saja Mama tidak terima karena kami merasa tidak pernah melakukan kecurangan apapun. Tagihan listrik rutin membayar, dan tagihan listrik rumah Mama perbulan lumayan tinggi lho, sekitar 500 ribu per bulan. Sebagai perbandingan, rumah kontrakan saya & istri, sama-sama menggunakan daya 1300 VA, hanya kena tagihan sekitar 100 ribu perbulan (Ya iyalah, rumah kaya’ hotel cuma dipakai tidur doang. Kalau siang kosong karena kami berdua sama-sama kerja, bahkan kadang hingga larut malam).

Nampaknya Ibu petugas PLN tersebut kewalahan menghadapi Mama (ya iyalah, Mamanya siapaa.. :D). Ibu petugas PLN tersebut meminta kami datang lagi hari kerja berikutnya (Selasa, 09/02, karena hari Senin libur). Keesokan harinya (Sabtu, 06/02), baru sampailah kabar itu kepada saya. Kemudian saya bilang akan mendampingi Mama waktu ke PLN berikutnya (maklum, menantu berbakti ya harus gini ini..).

Saya tentu bertanya-tanya. Kenapa kami dikenai denda 11 juta? Salah kami apa? Penjelasan dari Mama tidak terlalu jelas, karena Mama tidak terlalu mengerti hal-hal terkait teknis PLN. Tanya Adik juga sama. Kemudian saya habiskan malam minggu saya begadang mencari informasi, apa sih yang terjadi. Setelah mencari, saya baru sedikit paham apa yang terjadi. Ternyata kami kena Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN.

P2TL dilakukan untuk ‘menjewer’ pelanggan-pelanggan nakal yang mengakali meteran PLN sehingga mengakibatkan pelanggan membayar tarif lebih murah dari yang seharusnya. Cukup banyak tulisan-tulisan yang memuat P2TL dan kebanyakan cukup menyeramkan. Kebanyakan akhirnya pelanggan harus membayar denda yang cukup besar. Ada yang 11 juta, 29 juta, 50 juta, bahkan ada yang ratusan juta hingga miliar. Cerita-cerita tentang P2TL dapat dilihat di link-link berikut ini.

Awas! Meteran Listrik Rumah Anda

Terima Kasih PLN Area Cengkareng!

Guru ini Didenda 8,7 Juta Rupiah, Diduga Mencuri Listrik PLN

Petugas P2TL Tak SOP, Korban Diminta Bayar Rp28,7 Juta

Masih banyak lagi artikel-artikel seputar P2TL. Anda juga bisa menyimak aduan tentang P2TL di situs http://www.lapor.go.id yang cukup banyak, tetapi sayangnya belum ada yang memuat metode penyelesaian yang jelas. Kebanyakan korban pengadu malah dengan terpaksa (atau sukarela entahlah) membayar denda tersebut karena tidak ada pilihan lain. Jalan tengah yang ditawarkan PLN biasanya dengan mencicil denda.

Padahal saya yakin tidak semua dari mereka itu benar-benar melanggar. Bahkan ada yang ceritanya, mendekati meteran saja tidak berani karena takut kesetrum, tetapi ketika saat inspeksi tim P2TL dinyatakan melakukan pelanggaran, ya harus membayar denda. Tidak ada kesempatan atau pilihan membela diri. Karena kalau tidak mau membayar ya dicabut listriknya. Siapa coba yang tidak takut listriknya dicabut. Iya kalau layanan lain dimana pelaku usahanya cukup banyak. Nah, pelaku usaha ketenagalistrikan kan hanya PLN. Diblacklist PLN, trus mau langganan listrik ke siapa lagi. Di titik ini lah sepertinya memang konsumen tidak punya pilihan.

PLN-Berita_Acara_P2TL_1

PLN-Berita_Acara_P2TL_2

PLN-Berita_Acara_P2TL_3

Kembali ke kasus saya, semalaman saya mencari dasar hukum penerapan P2TL. Cukup susah mencarinya, karena tidak ada di web PLN atau di web kementrian ESDM. Tetapi akhirnya saya menemukan juga di sebuah situs file sharing (bayangin, dokumen yang menentukan nasib jutaan pelanggan PLN ini hanya ada di situs file sharing). Kita bahas dasar hukumnya. P2TL dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Nomor 1486 K / DIR / 2011. Salinan keputusan direksi tersebut dapat anda unduh di sini. Semalaman saya pelajari Keputusan Direksi tersebut, barulah saya sedikit paham. Jadi ketika ada P2TL, petugas P2TL akan mengklasifikasikan pelanggar menjadi 4, PI, PII, PIII, dan PIV.

PI adalah pelanggaran terkait batas daya. Misalkan anda berlangganan listrik PLN 1300 VA, tetapi entah bagaimana (sengaja (istilahnya dilos) atau tidak) ternyata anda bisa mendapatkan daya di atas 1300 VA, maka anda melanggar PI.

PII adalah pelanggaran terkait pencatatan KWH meter. Pelanggaran terkait pencatatan KWH meter dapat mengurangi tagihan kita ke PLN. Hal ini karena putaran KWH meter akan terhambat sehingga seolah-olah konsumsi listrik kita sedikit. Modusnya juga banyak, misalkan membypass KWH meter, melobangi KWH meter dan sebagainya. Pelanggaran PII inilah yang dendanya besar hingga puluhan juta berdasarkan daya yang terpasang. Hitung-hitungannya ada di dokumen Keputusan direksi yang sudah saya share.

PIII adalah ditemukannya pelanggaran PI dan PII sekaligus. Dendanya ya denda PI ditambah PII.
PIV adalah pelanggaran yang ditemukan pada bukan pelanggan PLN (misal pengguna listrik ilegal yang mengambil langsung dari gardu PLN).

Dari analisa saya, terhadap berita acara P2TL yang saya dapat, sepertinya rumah kami terkena pelanggaran PI dan PII. PI karena arus yang ditemukan melewati 6A (7,96 A) dan PII karena terdapat kabel saluran masuk yang disambung langsung, dst. Hitung-hitungan dendanya berarti:
PI : 6 x 2 x biaya rekening minimum (sekitar 60 ribu) = 720.000
PII : 9 x 720 x daya tersambung (1,3 kVA) x 0.85 x tarif per kWh (sekitar 1400) = 10.740.600.

Hmmmm, jadi dari situ angka SEBELAS JUTA itu berasal. Bukan dari akumulasi kekurangan pembayaran seperti yang kami duga sebelumnya.

Tentu saya merasa aneh dengan prosedur P2TL ini. Begitu mudahkah PLN menetapkan denda yang cukup besar, hanya dari kunjungan sesaat, bongkar-bongkar dikit, kena SEBELAS JUTA deh. Bahkan untuk pelanggan dengan daya yang lebih besar (2200 VA ke atas), dendanya bisa sampai puluhan juta. Saya paham bahwa P2TL ini ditujukan untuk menindak ‘pencuri-pencuri’ listrik PLN. Tetapi kalau metodenya sedemikian mudahnya menentukan kesalahan, berapa banyak pelanggan tidak bersalah yang akhirnya kena denda juga, hanya karena tidak tahu aturan yang berlaku. Saya saja yang Sarjana Teknik Elektro, bahkan Master Teknik Elektro, baru kali ini mempelajari tentang P2TL. Apalagi orang-orang awam di luar sana.

Tetapi kalau kita amati Keputusan Direksi yang jadi landasan P2TL ini lebih lanjut, ternyata seharusnya tidak segampang itu memvonis bahwa pelanggan PLN melakukan pelanggaran dan harus terkena denda. Sebenarnya prosedurnya cukup rumit, dan seringkali prosedur itu tidak diterapkan. Beberapa prosedur yang tidak diterapkan itu antara lain:

Pasal 10 ayat 2a.
Pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;

Ketika petugas P2TL mendatangi rumah kami, mereka hanya mengatakan bahwa akan mengecek meteran. Tentu saja kami menyambut dengan tangan terbuka, dan tidak terlalu mengawasi. Coba kalau mereka bilang dari tim P2TL, bertugas melakukan penertiban terhadap KWH meter kami seandainya ditemukan pelanggaran, dan kalau ditemukan pelanggaran, kami bisa didenda sekian juta rupiah. Tentu perlakuannya akan berbeda. Bahkan petugas tersebut akan kami pantau dengan seksama. Walaupun pahit, dan mungkin akan menyulitkan tim P2TL tapi tentu ini harus disampaikan kepada pelanggan yang dikunjungi tim P2TL. SOPnya mengatakan begitu. Kalau tidak dilakukan kan berarti melanggar SOP.

Pasal 10 ayat 3a butir (3)
Sebelum dan sesudah pemeriksaan dilakukan, petugas melakukan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera.

Dokumentasi cukup penting. Tentu harus ada dokumentasi ketika Meteran belum dibongkar, ketika dibongkar dan setelah dibongkar. Apabila tidak terdapat segel, ya harus ada foto meteran sebelum dibongkar tidak ada segel. Sebagai pelanggan, anda dapat juga ikut melakukan dokumentasi.

Pasal 10 ayat 6a.
Sebelum meninggalkan lokasi, Petugas Pelaksana P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili.

Pada kasus kami, setelah selesai melakukan pemeriksaan, petugas P2TL hanya mengatakan, silahkan ke kantor PLN. Tanpa menjelaskan pelanggaran apa yang kami lakukan. Makanya, Adik datang ke kantor PLN tanpa menaruh curiga apa-apa, dan shock ketika di kantor PLN dinyatakan kena denda SEBELAS JUTA.

Pasal 12 ayat 1 huruf b.
Dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama penyidik, pengambilan barang bukti dilakukan sebagai berikut.
1) dilakukan oleh Petugas P2TL, disaksikan oleh Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan, dst, kemudian disegel.
2) dibuatkan berita Acara pengambilan barang bukti, dst.

Pada kasus kami, Pemeriksaan dilakukan tanpa penyidik. Tidak ada tanda tangan penyidik di berita acara. Tetapi juga tidak disaksikan oleh Pengurus RT/RW/Aparat setempat. Sehingga dari sisi prosedur pengambilan barang bukti, sudah tidak sesuai SOP. Kemudian barang bukti (KWH Meter) yang seharusnya disimpan petugas P2TL dan disegel, ternyata tidak disegel apapun. Justru kami yang disuruh mengantarkan ke kantor PLN, dan sampai kantor PLN pun tidak disegel. Kalau barang bukti tidak disegel, tentu sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai barang bukti, karena ada kemungkinan ketika disimpan oleh pihak PLN, mengalami perubahan keadaan.

Menurut saya, dari sisi SOPnya saja ada masalah. Kalau pemeriksaan tanpa SOP yang benar, tentu keabsahan dari pemeriksaan tersebut (dan penentuan dendanya) bisa digugat. Argumen tentang SOP inilah yang saya siapkan untuk menghadapi petugas PLN nantinya.

Tetapi seandainya nanti argumen saya tentang peanggaran SOP tidak diterima, masih ada pembelaan lain yang akan saya sampaikan. Terkait pelanggaran yang disampaikan di berita acara. Pada berita acara tertulis terdapat sambungan langsung karena KWH meter rusak (sehingga dicurigai listrik yang digunakan tidak tercatat KWH Meter, pelanggaran PII). Lho, kalau KWH meternya tidak mencatat penggunaan listrik di rumah kami, kenapa tagihannya setiap bulan cukup besar? Kalau tagihannya cukup besar, berarti kan petugas pencatat meter mencatat perubahan pada meter yang artinya KWH Meternya berfungsi.

PLN-TagihanBulanan
Terkait penggunaan arus yang berlebih, masih masuk akal sih, tetapi mungkin saya akan minta dilakukan pengukuran ulang. Masa’ sih, pada saat pengecekan (siang hari) dimana hanya ada kulkas, dispenser & rice warmer dan TV yang bekerja dan mungkin satu-dua lampu menyala total arusnya hampir 8A atau berarti pemakaian daya sekitar 1700 Watt?

Kalau pembelaan terkait pelanggaran ditolak lagi, masih ada jalan lain, yaitu pengajuan keberatan yang tertulis di pasal 23 Keputusan Direksi PLN tentang P2TL. Kita dapat mengajukan keberatan kepada GM atau Manajer Area. Metode pengajuan keberatan ini sepertinya tidak begitu tersosialisasikan dengan baik. Terbukti dari tulisan-tulisan yang ada di Internet, kebanyakan pelanggan yang terkena P2TL seperti tidak punya pilihan. Entah metode pengajuan keberatan ini yang tidak disampaikan oleh petugas PLN, atau sudah minta tapi ditolak. Yang jelas, metode Pengajuan Keberatan ini ada di pasal 23 Keputusan Direksi PLN tentang P2TL. Saya sudah berencana mengajukan keberatan dengan bukti-bukti SOP yang tidak diterapkan dengan baik, terutama terkait barang bukti, dan analisa saya terkait pelanggaran yang tertulis di berita acara.

Kalau seandainya nanti pengajuan keberatan kami juga ditolak oleh tim keberatan (yang lucunya dibentuk PLN juga), maka semua prosedur di PLN sudah selesai. Sehingga kami harus membayar. Ya memang proses P2TL ini cukup janggal sebenarnya. Dari proses penyidikan, penuntutan, keputusan, hingga banding dilakukan oleh PLN. Dan konsumen tidak punya celah sama sekali untuk menggugat. Sebagai perbandingan, proses hukum pidana saja melibatkan banyak pihak yang independen satu sama lain. Mulai dari penyidikan (Polisi), penuntutan (Jaksa), Sidang putusan (Hakim PN), hingga banding/kasasi (Hakim PT/MA). Tetapi pada kasus P2TL, semua dilakukan oleh PLN. Kepada aktivis-aktivis yang menggugat kewenangan KPK karena menggabungkan penyidikan dan penuntutan, tolong perhatikan kasus P2TL ini. Lebih parah tauu!!

Tetapi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya pelangggan masih memiliki celah, yaitu menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terdapat beberapa kasus P2TL dimana konsumen dimenangkan oleh BPSK. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat di sini.

PLN Vs Konsumen, BPSK Menangkan Gugatan

Kasasi Kandas, PLN Kalah Lawan Konsumen Soal Pencopotan Meteran Sepihak

Maka langkah terakhir yang dapat saya lakukan adalah mengajukan gugatan ke BPSK. Tetapi karena langkah ini sudah di luar ranah PLN, mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan ancaman pemutusan pasti akan segera dikeluarkan oleh PLN. Sehingga mungkin nanti denda itu akan kami bayar terlebih dahulu sambil menunggu proses gugatan ke BPSK.

Bahkan, selain ke BPSK, karena begitu sebelnya dengan urusan P2TL ini, saya juga berencana melakukan judicial review terhadap Keputusan Direksi PLN tentang P2TL ini dan Peraturan Menteri ESDM yang menjadi landasannya. Hal ini dikarenakan, Keputusan Direksi tersebut bertentangan dengan UU no. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada pasal 29 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, hanya tercantum bahwa pelanggan wajib menjaga keamanan instalasi tenaga listrik MILIK KONSUMEN yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa instalasi tenaga listrik MILIK KONSUMEN adalah instalasi tenaga listrik SETELAH alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik (KWH Meter). Tidak ada kewajiban pelanggan untuk menjaga KWH Meter, karena KWH Meter memang milik PLN. Tetapi, kenapa kalau KWH Meter bermasalah, kenapa pelanggan yang harus membayar denda?. Saya sudah siap menghubungi pengacara kondang David Tobing dan YLKI untuk menyampaikan gugatan saya ini.

(kali ini saya benar-benar nekad.. hahahaha.. ya terlanjur basah, ya sudah mandi sekali..)

Intinya saya sudah siap dengan argumen-argumen yang siap ditembakkan melawan PLN untuk mencegah denda SEBELAS JUTA tersebut. Saya juga akan menolak metode cicilan yang selama ini diajukan sebagai jalan tengah oleh PLN. Karena mencicil ataupun dibayar tunai pada hakikatnya ya sama saja, sama-sama membayar.

—————————–
Hari pertempuran, 09 Februari 2016.

Jam 7.15 saya sudah sampai di kantor PLN Kota Malang, jalan Basuki Rachmat. Tinggal menunggu Mama dan Adik. Kami janjian ke kantor PLN jam 7.30 sesuai anjuran Ibu petugas PLN yang menemui Mama dan Adik hari Jum’at kemarin.
Sempat ditanya security, ada keperluan apa, saya menjawab mau membayar listrik (daripada menjelaskan panjang lebar). Dengan senyum Pak Security menjawab, sekarang PLN Kota sudah tidak melayani pembayaran listrik. Membayarnya di Bank atau Kantor Pos. “Oh gitu ya, baru tau..”, jawab saya. Kemudian saya mundur duduk-duduk di parkiran dengan alasan menunggu Mama.

15 menit menunggu, ternyata Mama tidak datang juga. Kemudian telpon Mama, eh ternyata Mama masih di rumah. Eaaaaaaa,, mungkin ini karma yang harus saya terima karena sering molor waktu janjian dengan mahasiswa.

30 menit menunggu atau tepatnya jam 8.00, akhirnya Mama dan Adik datang. Kami kemudian diarahkan security ke sebuah ruangan, dimana kembali ditemui oleh Ibu Petugas PLN yang menemui Mama dan Adik sebelumnya. Kemudian saya berusaha memantapkan hati dan membaca mantra-mantra do’a agar ditumbuhkan keberanian dalam menyampaikan semua argumen saya.

Kemudian kami duduk bertiga, Saya, Mama dan Ibu petugas PLN. Adik tidak kebagian kursi sehingga menunggu di luar. Saat-saat yang menegangkan pun terjadi. Kemudian Ibu Petugas PLN tersebut menyampaikan,

“Untuk dendanya yang sekian juta kemarin itu tidak jadi dikenakan. Hanya dikenakan penyesuaian sebanyak 14 KWH, atau 22 ribu”

“HAAAAAAAA?? SUDAH GITU AJAAAAA YA?”, pergulatan hati saya seakan tidak percaya.

Saya sudah mempelajari Keputusan Direksi PLN dan menyiapkan argumen-argumen ‘maut’ hingga tiga hari harus mengurangi jam tidur saya, eh ternyata hanya begitu saja keputusannya. Tapi terlepas dari usaha saya yang tidak berguna, keputusan tersebut tentu wajib disyukuri karena kami sudah terbebas dari denda SEBELAS JUTA.

Kemudian Ibu Petugas PLN tersebut menjelaskan, bahwa beliau sendiri juga bingung dengan berita acara yang tertulis. Kalau KWH Meter kami rusak (atau dirusak dengan sengaja), kenapa setiap bulan masih membayar tagihan PLN yang jumlahnya cukup besar. Ternyata pemikiran saya juga dipikirkan oleh beliau. Sehingga beliau memutuskan kami tidak terkena denda yang besar. Terkait pelanggaran batas arus, entah kenapa beliau tidak mempermasalahkan lagi. Akhirnya, Tagihan Susulan (TS) yang dikenakan hanya penyesuaian sebanyak 22 ribu tersebut.

Setelah Mama membayar 22 ribu tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan keluar dari kantor PLN. Pergulatan batin saya berhari-hari berakhir dengan anti klimaks. Tetapi apapun itu, tentu kami harus tetap bersyukur. Alhamdulillah, Ya Alloh..

—————————-
Kesimpulan:

Berdasarkan pengalaman saya, PLN cukup obyektif mengkaji permasalahan ini. Tidak hanya berdasarkan pengamatan di lapangan tetapi juga dicocokkan dengan tagihan bulanan yang kami bayarkan. Tetapi mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mengalami pengalaman yang kurang mengenakkan dengan P2TL dan harus membayar denda yang besar. Semoga analisa saya di atas dan peraturan-peraturan terkait P2TL dapat menjadi informasi ketika anda terkena P2TL.

Dari kejadian ini saya juga menyimpulkan bahwa pengamanan terhadap KWH Meter penting kita lakukan. Karena petugas P2TL dapat datang kapan saja ke rumah kita. Sebelumnya saya berencana menggugat kewajiban konsumen menjaga KWH Meter ini, tetapi karena saya tidak jadi kena denda yang besar, maka tentu saya tidak punya legal standing lagi untuk mengajukan judicial review Keputusan Direksi PLN dan Permen ESDM yang melandasinya. Mungkin ada yang berminat mengajukan, silahkan. Tetapi selama peraturan ini belum dicabut, maka kita harus melakukan pengamanan terhadap KWH Meter kita.

Pengamanan ini krusial ketika misalnya, kita baru saja membeli rumah. Atau rumah kita baru saja selesai dikontrak orang lain. Segeralah menghubungi PLN (Hotline 123 atau kantor PLN terdekat) untuk mengecek KWH Meter anda, karena kalau tiba-tiba anda terkena P2TL (yang bisa datang kapan saja) dan ditemukan pelanggaran, maka pemilik/penghuni sekarang lah yang harus bertanggung jawab. Kalau pemilik/penghuni sekarang tidak mau bertanggung jawab ya bisa diputus listriknya. Oleh karena itu, selagi pemilik/penghuni lama masih bisa dikontak, segeralah periksa KWH Meter anda. Jika bermasalah, tuntutlah pemilik/penghuni lama tersebut.

Demikian sharing pengalaman saya tentang P2TL, semoga mekanismenya terus diperbaiki sehingga PLN semakin efisien.

Sumber : https://aswinsuharsono.wordpress.com

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *