Download Pokemon Go APK

AYO SAATNYA PERBURUAN DIMULAI!

Download segera file POKEMON GO (apk) terbaru (v.0.31 31Jul16) untuk Android mu disini, tinggal klik tombol dibawah ini dan langsung install di gadget mu. Jangan lupa gunakan versi Android Kitkat (4.4) keatas ya…

DOWNLOAD SEMUA HAL YANG KEKINIAN HANYA DI WWW.JAGOANINTERNET.COM

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Pokemon Go – Download APK

AYO SAATNYA PERBURUAN DIMULAI!

Download segera file POKEMON GO (apk) terbaru (v.0.31 31Jul16) untuk Android mu disini, tinggal klik tombol dibawah ini dan langsung install di gadget mu. Jangan lupa gunakan versi Android Kitkat (4.4) keatas ya…

DOWNLOAD SEMUA HAL YANG KEKINIAN HANYA DI WWW.JAGOANINTERNET.COM

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kebun Cariu Bogor (1,27 Ha)

Kami memiliki sebidang tanah kebun yang strategis di Cariu Bogor dengan luas tanah +/- 1.27 Ha yang sangat cocok untuk perkebunan, peternakan, villa maupun perumahan dengan informasi sebagai berikut ini.

Koordinat Tanah (Google Maps)            : -6.598088,107.116534 (ditandai bintang dibawah ini).

Lokasi Kebun Cariu Bogor Edy Doemadi 4kota - googleMaps

Untuk perjalanan dari Jakarta, silahkan menuju Bogor lewat tol Jagorawi dan keluar di pintu tol Cibubur (perjalanan +/- 20menit) dan menuju arah Ciulengsi / Cianjur (jalur alternatif Puncak) melewati Taman Buah Mekarsari, Jonggol kearah Cariu Bogor (+/- 80 menit). Masuk ke daerah desa Sukarasa, ditandai dengan melewati Pasar TanjungSari dan lokasi tanah dekat di samping kantor desa Sukarasa.

Berada strategis tepat di tengah-tengah 4 kota / kabupaten utama yaitu :

  • Bogor (+/- 50 km)
  • Bekasi (+/- 60 km)
  • Jakarta (+/- 70 km)
  • Bandung (+/- 90 km)

Serta beberapa kota / kabupaten di sekitarnya, yaitu :

  • Cianjur (+/- 40 km)
  • Waduk Jatiluhur (+/- 40 km)
  • Purwakarta (+/- 60 km)
  • Cikampek (+/- 60 km)
  • Depok (+/- 60 km)
  • Cisarua Bogor (+/- 60 km)
  • Sukabumi (+/- 70 km)
  • Tangerang (+/- 120 km)

Beberapa photo saat menuju lokasi dari Jakarta

KebunCariu_015 - CopyKebunCariu_029 - CopyKebunCariu_041KebunCariu_047

Lokasi tanah ada di sebelah kanan Indomaret di jl raya Jonggol CariuKebunCariu_049 KebunCariu_052

Lokasi tanah tepat disebelah kanan Kantor Desa SukarasaKebunCariu_065KebunCariu_071 KebunCariu_080 KebunCariu_082 KebunCariu_085 KebunCariu_088 KebunCariu_096 KebunCariu_094

 

Beberapa photo di lokasi tanah kebun kami, Desa Sukarasa, Tanjung Sari, Cariu Bogor

KebunCariu_089 KebunCariu_090 KebunCariu_093

Beberapa photo di tepat di lokasi tanah kami yang terdiri dari lembah dan bukit

KebunCariu_107 KebunCariu_111 KebunCariu_112 KebunCariu_113 KebunCariu_129  KebunCariu_203 KebunCariu_206 KebunCariu_207 KebunCariu_209 KebunCariu_210 KebunCariu_226 KebunCariu_231 KebunCariu_248 KebunCariu_249 KebunCariu_255 KebunCariu_262 KebunCariu_263KebunCariu_177

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Jenis Pelanggaran dalam Pemakaian Tenaga Listrik

Tim P2TL: “Assalamu’alaikum…Permisi…Pak…Ibu…”

Penghuni rumah : “Iya…sebentar…”

sesaat kemudian keluarlah penghuni rumah menemui tim P2TL

Penghuni rumah: “Ada apa ya Pak??”

Tim P2TL: “Kami dari PLN Bu… mohon izin untuk memeriksa kwh meter Ibu..Mohon didampingi dulu Bu”

Penghuni rumah: “Ooh iya silahkan Pak…”

—————————————————————————————————————————-

Begitulah kurang lebih SOP tim P2TL saat akan memeriksa pemakaian listrik pelanggan..

P2TL adalah singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang merupakan salah satu program kerja PT PLN untuk mengurangi susut atau kehilangan tenaga listrik. Susut sendiri dibedakan menjadi dua, yakni susut teknis dan susut non teknis. Susut teknis adalah susut yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti jarak pelanggan atau panjang kabel, luas penampang kabel dan besarnya beban pelanggan. Susut non teknis adalah susut yang disebabkan oleh pencurian tenaga listrik. P2TL merupakan bagian dari upaya mengurangi susut non teknis.

—————————————————————————————————————————-

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kabel SR (Sambungan Rumah) yang merupakan kabel tegangan rendah (220 Volt) utama penghubung dari tiang listrik ke rumah pelanggan. Pemasangan kabel SR dikatakan sesuai standar apabila seluruh kabel terlihat/terpampang di luar rumah. Apabila pemasangan kabel SR sesuai standar, maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke parameter lainnya.

Apabila terdapat sebagian kabel SR yang tidak terpampang atau masuk ke dalam atap/plavon/dinding rumah maka perlu diteliti lebih lanjut, karena dikhawatirkan pada bagian kabel SR yang tersembunyi tersebut terdapat joint (sambungan) dengan kabel lain yang langsung terhubung ke instalasi listrik bangunan tanpa melalui kwh meter dan MCB, sehingga pemakaian listrik oleh pelanggan tersebut tidak terukur. Jikalau ditemukan sambungan seperti ini maka termasuk bentuk pelanggaran jenis P3 atau “sambung langsung”.

p3 1

IMG_20140912_101559Terlihat pada foto di atas, terdapat kabel berwarna merah yang tersambung pada kabel SR warna hitam. Masing-masing adalah kabel phasa dan netral. Pada kasus di atas terdapat sebagian kabel SR yang tersembunyi di atap rumah. Ketika di cek ke bagian tersebut, ternyata terdapat sambung langsung pada kabel SR.

Selain dengan cara melihat langsung, terdapat juga cara lain yakni dengan menggunakan alat ukur arus listrik atau tang ampere. Tang ampere dapat mengukur arus listrik yang sedang dipakai dengan cara melewatkan satu kabel (bisa phasa ataupun netral) pada tang ampere.

kyoritsu_2007aDengan mensetting pengukuran pada sisi arus (bisa 400 A atau 600 A) maka besarnya arus pemakaian listrik akan terlihat pada layar tang ampere tersebut. Apabila terdapat perbedaan nilai arus antara sisi SR bagian hulu (awal sambungan dari tiang listrik) dengan sisi SR bagian hilir (yang tersambung ke kWh meter) pada saat semua beban atau semua peralatan listrik dirumah tersebut dihidupkan, maka hal ini menjadi indikator bahwa terdapat pencurian listrik di rumah tersebut.

Pada satu contoh kasus misalnya, ketika semua peralatan listrik dihidupkan, maka arus yang terbaca di bagian hulu sebesar 6 ampere, namun ketika diukur di hilir (pada kabel masukan ataupun keluaran kWh meter) arus yang terbaca hanya sebesar 4 ampere. Hal ini berarti terdapat pemakaian listrik sebesar 2 ampere yang tidak terhitung oleh kWh meter, atau dengan kata lain terdapat pencurian listrik sebesar 2 ampere. Arus 2 ampere kurang lebih sebesar pemakaian sebuah AC (Air conditioner) berukuran 1/2 PK atau peralatan listrik dengan Daya 450 Watt.

Penggunaan kontaktor seperti pada gambar di bawah ini dapat mengelabui tim pemeriksa, dikarenakan ketika MCB di off kan, maka peralatan listrik yang sambung langsung juga off. Modus kontaktor ini dapat dikethaui dengan engan melihat secara detail arus pada tang ampere.

p3 2

Cara lain untuk mengetahui apakah terjadi pencurian berjenis P3 atau sambung langsung adalah dengan mematikan (meng-OFF-kan) alat pembatas MCB ketika semua perlatan listrik dihidupkan. Apabila pada saat MCB dimatikan masih terdapat peralatan listrik yang menyala atau masih terdapat stop kontak yang bertegangan, maka hal ini merupakan indikasi bahwa terdapat pencurian listrik berjenis P3 atau sambung langsung.

test pen—————————————————————————————————————————-

Apabila pada pemeriksaan pertama ini tidak ditemukan pelanggaran, dilanjutkan ke pemeriksaan kWh meter. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan cover plastik kWh meter, pemeriksaan terminal kWh meter, dan pemeriksaan alat pembatas MCB.

Pemeriksaan cover kWh meter bertujuan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada kWh meter. Kerusakan pada kWh meter dapat berupa lubang ataupun retakan, yang keduanya merupakan jenis pelanggaran P2 yang dapat mengganggu putaran piringan pada kWh meter.

IMG_20140912_101517IMG_20140912_101615Terlihat pada foto di atas, terdapat lubang yang sengaja dibuat pada kWh meter. Kemudian biasanya dimasukkan kawat atau besi melalui lubang tersebut untuk menghambat putaran piringan kWh meter, sehingga penambahan angka pada stand kWh meter pun berjalan lebih lambat daripada yang seharusnya. Alhasil tagihan listrik pelanggan yang melakukan pencurian jenis P2 ini pun lebih rendah daripada yang seharusnya.

—————————————————————————————————————————-

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terminal kabel pada kWh meter. Normalnya, kabel phasa dari SR dihubungkan ke terminal 1 (paling kiri), kemudian outputnya dari terminal 2 lalu masuk ke dalam MCB dan masuk ke instalasi listrik bangunan. sedangkan untuk kabel netral dari SR dihubungkan ke terminal 3, kemudian outputnya dari terminal 4 lalu masuk ke instalasi listrik bangunan. Apabila terdapat “jumperan” dari baut terminal 1 ke baut terminal 2 maka hal ini menyebabkan kWh meter tidak berputar, dikarenakan arus listrik yang seharusnya melewati kWh meter dan menyebabkan kWh meter berputar, -karena dijumper- maka arus listrik langsung masuk ke MCB dan instalasi listrik bangunan.

p2 2

sup23—————————————————————————————————————————-

Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada MCB atau alat pembatas arus listrik. MCB berfungsi sebagai pembatas arus listrik apabila terjadi kelebihan beban (arus listrik) dari nilai kontrak pelanggan tersebut. MCB juga berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi korslet atau hubung singkat (short circuit) pada kabel dan peralatan listrik.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan nilai arus batas MCB dan aspek legal dari MCB.

p1

mcb splnAngka setelah tulisan “CL” menunjukkan nilai maksimal arus listrik yang boleh melewati MCB. Apabila total arus dari peralatan listrik pelanggan yang menyala melebihi 10 Ampere, maka MCB akan trip (jatuh) atau OFF. Pemasangan MCB dengan batas arus yang melebihi seharusnya (tidak sesuai kontrak di awal pengajuan penyambungan listrik atau pada saat penambahan daya) termasuk ke dalam pelanggaran jenis P1. Misal di dalam kontrak, daya listrik pelanggan adalah sebesar 2200 VA atau MCB 10 Ampere, namun yang terpasang adalah MCB 16 Ampere, maka hal ini termasuk pelanggaran P1.

Selain itu, bentuk pelanggaran P1 adalah dengan memasang MCB yang tidak sesuai standar PLN. Tandanya adalah tidak terdapat lambang PLN atau tulisan “milik PLN”. Hal ini termasuk pelanggaran P1 dikarenakan sebagian besar MCB yang tidak terstandar PLN memiliki nilai arus batas yang tinggi. Meskipun sama-sama bernilai 10 Ampere misalnya, namun MCB yang tidak standar dapat melewati arus hingga 20 Ampere, sehingga hakikatnya menjadi sama saja dengan merubah MCB.

Bentuk lain dari pelanggaran P1 adalah menghubungkan (menjumper) antara terminal in dengan terminal out MCB. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

p1 2

Hal-hal di atas termasuk pencurian dikarenakan untuk tiap daya yang terpasang, masing-masing memiliki tarif listrik per kWh yang berbeda-beda. Untuk daya 1300 VA tarif listrik per kWh nya adalah sekitar Rp 1230 / kWh (per 1 September 2014). Semakin besar nilai daya terpasang, maka semakin besar pula tarif listrik per kWh nya, dan begitu pula sebaliknya.

—————————————————————————————————————————-

Inilah beberapa hal yang saya ketahui mengenai jenis-jenis pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik. Apabila diantara pembaca ada yang pernah ditawarkan jasa penghematan listrik oleh orang yang tidak dikenal, harap jangan mudah tertipu. Apabila ada orang asing yang mengaku petugas PLN ingin memeriksa atau mengutak-atik alat listrik Anda, termasuk kWh meter maupun MCB, harap berhati-hati. Pastikan bahwa orang tersebut membawa Surat Perintah Kerja atau Surat Penugasan resmi dari PLN. Apabila ada permasalahan listrik khususnya yang berkaitan dengan kWh meter dan MCB, harap menghubungi kantor PLN terdekat, jangan pernah meminta bantuan dari perorangan tanpa ada izin resmi dari kantor PLN.

Semoga bermanfaat, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan dan kesalahan dalam isi tulisan

“Electricity for A Better Life”

-theloenkz-

sumber : https://theloenkz.wordpress.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kasus P2TL PLN 2016 di Kramat Jati (Abdulah)

Saya ingin menceritakan kronologis kisah dan pengalaman yang keluarga saya alami seputar pemeriksaan listrik P2TL PLN. Nama saya Abdulah dan warga di Kramat Jati, Jakarta.

Bulan tgl 4 Februari lalu, bapak saya ada di rumah dan kemudian di datangi oelh 2 orang petugas P2TL dari PLN. Tanpa penjelasan yang jelas dan terus terang, mereka meminta izin untuk membuka segel KWH meter kami karena hal ini berkaitan dengan pemeriksaan listrik.

Bapak saya mempersilahkan, tanpa mempersulit petugas PLN tersebut karena merasa aman dengan adanya segel yang semuanya masih lengkap, jadi beliau merasa tidak ada yang perlu di takutkan. Kemudian petugas P2TL PLN membuka segel tanpa disertai dokumentasi video atau foto dari segel tersebut sebelum dan sesudah dibuka.
Betapa kagetnya kami karena menurut petugas, setelah dibuka didalam Kwh meter kami didapati adanya kabel jumper. Kemudian mereka menulis surat hasil pemeriksaan dan meminta bapak saya tanda tangan. Itulah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani Bapak saya dengan maksud baik tidak menghalangi hasil pemeriksaan.Setelah kejadian itu itu datang lagi 4 orang menjadi total 6 orang, tapi di dalam pekerjaannya mereka telah menyalahi SOP dan aturan proses P2TL itu sendiri.

Kami sendiri baru pindah ke rumah ini dan kami tidak pernah melakukan apapun, tapi malah kami yg jadi korban. Kami tidak pernah punya itikad tidak baik atau berencana melakukan kecurangan apapun dalam hal penggunaan listrik.

 

Tidak mendapatkan keadilan yang kami butuhkan, kami akhirnya mengajukan keberatan kami ke BPSK untuk membantu kami. Namun sayang disayang, PLN tidak pernah hadir dalam setiap undangan sidang yang dilayangkan. Kami sebagai konsumen sudah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk mau hadir namun tidak dihargai sedikitpun oleh pihak PLN.

Ini adalah sedikit dari tulisan awal saya, akan dilengkapi kembali dikemudian hari.. Terima kasih

Tulisan diatas sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama anak bangsa Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang bingung dan tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi semua tulisan diatas dibuat tanpa maksud menjelekkan dan menyudutkan pihak manapun. KAMI INGIN BANGSA INI MAJU DAN BELAJAR SERTA MAMPU MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, SECARA ADIL DAN BERADAB…

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kasus P2TL PLN 2016 Area Kalideres & Cengkareng (Tonny)

Perkenalkan nama saya Tonny Menus, berdomisili di Citra Garden Kalideres Jakbar. Melalui tulisan ini saya ingin sharing atas tindakan P2TL PLN Kalideres terhadap meteran listrik kami ID Pelanggan 546300272215.

 

Begini kronologisnya :

 

Kwh meter lama Pak Tonny Citra 1 Kalideres

Photo KWh meter lama kami

Pada bulan Agustus 2015 yg lalu rumah kami didatangi petugas P2TL dgn membawa surat tugas dari PLN Cengkareng tapi mereka mengaku bertugas di PLN Cab Kalideres, mereka minta ijin untuk memeriksa meteran listrik dan kami layani dgn sangat kooperatif, setelah cukup lama memeriksa mereka mengatakan ada masalah pada putaran roda, dimana perputarannya tidak sesuai dengan naiknya angka Kwh, harusnya 900x putaran per Kwh tapi menurut hitungan petugas 1200x putaran baru naik 1Kwh. Petugas meminta meteran listrik agar di uji di lab karena disinyalir adanya kerusakan pada meteran, saat itu meteran diganti dgn yg baru dan kami diundang ke lab untuk menyaksikan pemeriksaan, setelah uji lab, petugas lab menyimpulkan ada geer yg diganti dan salah satu segel dibelah terdapat bekas lem menurut kacamata petugas tanpa adanya penelitihan ilmiah untuk mendalami hal ini. Atas temuan itu kami di kenakan sangsi harus membayar denda sbr Rp30.333.130 kalau tidak dipenuhi maka aliran listrik akan diputus.

 

Seperti bermimpi dan tidak menyangka akan seperti ini jadinya karena kehadiran kami datang ke lab juga bentuk penghormatan kami sbg konsumennya PLN, tetapi kami digiring masuk ke arena pembentukan opini sepihak oleh PLN. Sejauh ini kami tidak pernah merubah atau merutak ngatik meteran listrik di rumah apalagi segel2 msh terpasang utuh. Perlu diketahui rumah ini kami beli thn 2012 dan kami adalah pemilik tangan ke3. Tadinya kami mengira setelah meteran diganti sudah tidak ada masalah lagi, mungkin benar ada kerusakan karena meteran tsb sdh 17thn usianya atau akan dilakukan peremajaan.Tetapi tidak demikian halnya, pihak PLN mengklaim sepihak dan telah memanfaatkan ketidak pahaman kami mengenai kelistrikan. Mereka tidak bisa menyatakan kesalahan kami tapi di surat ditulis ada pelanggaran, siapa yg melanggar dan kapan terjadinya pelanggaran tidak bisa dibuktikan, hanya berasumsi pada pengguna persil dengan acuan SK Direksi PLN No1486.

 

KWH Meter Pak Tonny Citra 1 KalideresKami sdh menghadap dan mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis dan berharap kesediaan pihak PLN bekerja sama mencari sebab musabab dari meteran listrik tsb, kami meminta pihak PLN melaporkan ke pihak berwajib dlm hal ini kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut karena disini PLN merasa dirugikan, kami juga minta pihak PLN mengeluarkan Print Out pembayaran rekening listrik dari awal terpasang sampai sekarang untuk mengetahui kapan ada ketidak wajaran pembayaran, namun permintaan maupun keberatan kami tidak pernah ditanggapi dan dipertimbangkan. Kami harus membayar denda yg mereka sebut tagihan susulan sbr Rp30.333.130 boleh dicicil selama 12x. Baru kami ketahui beban tsb pada bulan Mei 2016 ini sdh diperhitungkan dan ditambahkan ke rekening listrik kami dgn sepihak oleh PLN tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan maupun penanda tanganan SPH. Besaran yg ditambahkan tsb 2,5jt sekian (30.333.130 dibiagi 12 bulan).

 

PLN harusnya menjalin kerjasama yg baik dgn konsumen jgn hanya menyalahkan konsumen semata. Kapan ada ketentuan kalau membeli rumah harus dilakukan pengecekan listrik..? Dalam hal ini kami merasa tidak ada sosialisasinya karena saat transaksi jual belipun tidak ada ketentuan dari notaris yg mengharuskan kami memeriksa meteran listrik secara tehknis. Kami berharap PLN menjaga relasi yg baik dgn konsumen jangan menjadi momok yg menakutkan, buat apa jargon “listrik pintar” kalau masih melakukan pembodohan terhadap kami yg awam ini.

 

Bagaimana kalau dengan pembuktian terbalik, kami yg beranggapan pihak PLN telah memberi dan memasang meteran yg tidak standar di tempat kami, apa pihak PLN bisa terima…? Meteran listrik diakui milik PLN, yg menguasai tehknis kelistrikan adalah pihak PLN itu sendiri, tapi kalau ada kerusakan konsumen yg harus menanggung konsekwensinya. Stop penggunaan kekuasaan untuk menekan yg lemah, kita hidup di jaman modern bukan hukum rimba yg berlaku. Sepertinya hukum positif di negara ini tunduk dengan SK Direksi PLN. Pihak PLN bisa sbg polisi, jaksa dan hakim sekaligus tanpa bisa dikontrol, sungguh ironis.

 

Atas pembelajaran dari kasus ini kami bisa menyarankan agar PLN Persero tdk mengalami kerugian lagi, malahan akan untung besar. Kerahkan saja petugas PLN untuk merusak meteran listrik konsumen, lain waktu datang lagi dan meminta pertanggung jawaban konsumen atas kerusakan meteran, simple kan…? Toh pihak PLN gak perlu tahu pelakunya yg penting adalah temuan barang bukti di TKP dan yg hrs bertanggung jawab adalah pengguna persil. Kami yakin keuntungan PLN akan berlimpah.

 

Sebagai konsumen dan warga neraga kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini kementriaan BUMN untuk memerangi kebocoran listrik ataupun pencurian listrik oleh oknum2 yg nakal, tetapi realisasinya menjadi kontra produktif kalau hanya menjatuhkan sangsi kpd kami sbg konsumen yg tdk mengerti apa2 ini, tidak efektif karena tidak menyentuh substansi dan akar masalah yg ada, oknum2 yg bermain listrik masih bebas berkeliaran, kalaupun mereka terjerat kasus kami yakin pasti mereka akan menyelesaikannya di lapangan dgn bernegosiasi, yg diproses hanya segelintir saja seperti halnya kami yg hanya menjadi korban perbuatan pihak lain. Apakah kita terus membiarkan ini terjadi…? Apakah ini yg menjadi tujuan dan cita2 pembuat kebijakan…? Kami berharap tdk demikian, peraturan dibuat tentunya dgn pertimbangan supaya adanya kebaikan dan perbaikan, cuma implementasinya yg blm terlaksana dgn baik.

 

Maka dari itu demi kepedulian kita mendukung program pemerintah untuk memerangi kebocoran listrik kami menyarankan SK Direksi PLN ini segera ditarik untuk dilakukan pembenahan/revisi supaya implementasinya berjalan sesuai yg diharapkan dan tepat sasaran. Tangkaplah maling yg benar2 maling. Kami mengusulkan agar ada lembaga pengawasan P2TL PLN supaya tidak bias dan lembaga yg independen mengurusi masalah laborotarium PLN untuk menghindari terjadinya KKN.

 

Demikianlah, tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak2 tertentu semoga sharing kami melalui tulisan ini bisa berkontribusi untuk kita melangkah lebih baik ke depan. Kami juga berharap agar masalah P2TL PLN segera mendapat respon dari pemerintah, jangan lakukan pembiaran terus menerus yg hanya menunggu bom waktu karena sdh banyak konsumen yg menjadi korban. Semua ini demi rasa simpati kami terhadap PLN yg merupakan aset bangsa yg menjadi milik kita bersama.

“Kami akan terus berjuang mencari keadilan”

Tulisan diatas sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama anak bangsa Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang bingung dan tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi semua tulisan diatas dibuat tanpa maksud menjelekkan dan menyudutkan pihak manapun. KAMI INGIN BANGSA INI MAJU DAN BELAJAR SERTA MAMPU MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, SECARA ADIL DAN BERADAB…
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kasus P2TL PLN 6 Februari 2016 Area Cengkareng (Ibu Wina)

Kami mau share kejadian yg terjadi pd keluarga saya dengan PLN Area Cengkareng,

Pada bulan Februari 2016, pihak P2TL yg merupakan pihak ke-3 (swasta) tanpa didampingi petugas PLN dtg memeriksa kwh meter rumah dan mengatakan putaran platenya lbh lambat dari seharusnya, sehingga kwh meter diganti dgn yg baru dan yg lama dibawa pergi tanpa penyidik atau saksi lain.

Beberapa hari kemudian, kami dipanggil ke kantor pln dan mama dibawa untuk memeriksakan kwh meter. Dalam segel tera yang ternyata sudah EXPIRED (tidak diganti PLN melalui badan metrologi), kwh meter dibuka, dan dikatakan oleh PLN roda giginya rusak.

Pihak PLN sendiri mengatakan yg bisa melakukan hal ini ya org2 PLN bahkan mereka memberi contoh. Tagihan listrik rumah sy tidak pernah turun mendadak, kami selalu membayar tagihan listrik tanpa menunggak, pemeriksaan yg dilakukan PLN di tahun2 sebelumnya jg mengatakan kwh meter sy baik.

Kata mereka, ah ibu kan biasa petugas kita biasanya MALAS, soalnya hitung tera lama, jadi cepat-cepat, jadi mungkin tidak keperiksa, yah kalau yang rusak bukan ibu, hitung2 ibu sudah menikmati 12 tahun. Bayangkan kalimat seperti itu yg mereka katakan kepada kami.

Tetapi sesuai dgn SK-DIR 1486 tahun 2011 (surat direksi PLN yg bahkan bukan undang2, yang isinya hanya ada sanksi untuk konsumen, tdk ada sanksi untuk PLN jika tidak prosedural atau melanggar), saya (konsumen) dikenai tagihan sebesar Rp42 juta.

Kemudian mama diberikan no.register oleh Bp.K (petugas PLN) untuk membayar berapapun kemudian baru dibicarakan selanjutnya. Karna jumlah yg cukup besar, sy menelpon ke PLN 123. PLN 123 meminta no register yg diberikan ke sy, dan ternyata no.register itu bukan atas nama sy (SALAH). Tdk lama kemudian sy ditelpon oleh Bp.K yg mengatakan IBU UNTUK APA TELPON-TELPON KE 123? TIDAK USAH TELPON-TELPON LAGI, NANTI KAMI JUGA YG DIHUBUNGI, NO REGISTER YG TD ITU SALAH SEKARANG KALAU IBU MAU BAYAR NO REGISTER ITU SDH TIDAK ADA.

Esoknya kami ke PLN Area Cengkareng dan kemudian Bp.K mengatakan no yg diberikan kemarin itu CUMA CONTOH, soalnya tidak di atas meterai. Kalau ibu bersedia membayar, baru sy berikan no yg benar. Kami merasa diitipu, kalau kami transfer, kemana uang itu akan masuk? Saya jg pernah datang ke PLN, meminta bertemu dgn kepalanya, setelah BERJAM-JAM menunggu kami disuruh pulang, PLN mau tutup, kepala mereka sudah pulang lewat PINTU RAHASIA, PLN kan punyak banyak PINTU.

Saat kami meminta rincian tagihan, permohonan kami ditolak (ada suratnya). Kami sudah melapor ke YLKI, saat YLKI datang pihak PLN membagi-bagikan rincian tagihan saya, sehingga seolah-olah saya berbohong. Pihak YLKI mengatakan, kasus ini sdh bukan ranah mereka sehingga sy disarankan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Saat sidang pertama, PLN tidak datang. Sidang kedua, PLN datang tetapi tetap bersikeras dan kemudian saya ditawarkan untuk bertemu dgn Manager mereka. Dua hari sblm sidang ke-3, saya dipanggil untuk diskusi dgn Manager, hasilnya? Saya diharapkan untuk tetap membayar dan ditawarkan untuk mencicil 12 bulan, dan asistennya mengatakan meminta surat peringatan ke2 untuk pembongkaran (surat ini baru diberikan saat mereka dtg ingin memutus).

Kami bertanya apa sanksi jika PLN tdk prosedural atau memberi alat yang rusak, mereka bilang TIDAK ADA, ya kami cuma minta maaf dan ganti dengan alat yg baru. Tertulis di kontrak surat perjanjian dan pihak ke-2 (konsumen) sudah menyetujui. Kalau tdk setuju silahkan tidak usah menyetujui perjanjian tersebut. Satu-satunya sanksi untuk PLN ya cuma kalau mati lampu. Bahkan asisten managernya bilang, maksud ibu tidak mau berlangganan dgn PLN lagi? Ada solusinya, PAKAI GENSET.

Saat sidang ke-3, PLN tidak datang. Majelis BPSK menjelaskan untuk tidakmemutus aliran listrik. Kami dan majelis meng-SMS PLN, menjelaskan isi putusan sidang sementara, tetapi mereka blg belum ada surat resmi. Padahal mereka sendiri tidak datang sidang, sehingga Surat Berita Acara  belum diproses untuk diberikan ke mereka. Sore ini sy sdg pergi keluar, PLN datang (1 hari stlh sidang), menurut tetangga, mereka menggedor keras-keras, kemudian menitipkan surat peringatan ke-2 tadi ke satpam, kemudian MEMUTUS ALIRAN LISTRIK sy dari gardu, yang lagi-lagi dilakukan oleh petugas P2TL a.n. swasta.

Perjuangan kami terus berlanjut, walaupun rumah kami dipadamkan sepihak dan akibatnya sangat mengganggu kehidupan kami. Kami terus mencari keadilan yang buat kami belum kami dapatkan dengan baik, karena ini adalah kerusakan perangkat dan bukan kesengajaan kami sebagai konsumen PLN. Kita lihat akhirnya nanti, bagaimana PLN bersikap dan memutuskan perkara kami.

Bagaimana sikap PLN ini, sebagai SATU-SATUNYA penyedia listrik di Indonesia? Monopoli mereka menyebabkan konsumen DIPAKSA membayar, jika tidak, listrik dimatikan (kalau dimatikan bgmn aktivitas rumah tangga mau dijalankan), sehingga konsumen DIPAKSA mengaku salah.

Kami juga butuh peraturan yang seimbang, jika PLN salah, lalu apa sanksinya, kalau tdk ada ya semena-mena jadinya.

Tulisan diatas adalah salah 1 kisah sebagai bahan edukasi bersama bagaimana kisah dan akibat dari penertiban listrik P2TL PLN. Sebuah cita-cita yang mulia untuk menindak oknum / konsumen yang tidak tertib menggunakan listriknya dan harus dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini untuk menghindari keraguan konsumen terhadap proses dan kebijakan PLN sendiri nantinya.

Tulisan diatas juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama anak bangsa Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang bingung dan tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi semua tulisan diatas dibuat tanpa maksud menjelekkan dan menyudutkan pihak manapun. KAMI INGIN BANGSA INI MAJU DAN BELAJAR SERTA MAMPU MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, SECARA ADIL DAN BERADAB…

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kuntoro Resign dari PLN, Menteri ESDM: Ini Bukan Masalah Sederhana

Kuntoro Resign dari PLN, Menteri ESDM: Ini Bukan Masalah Sederhana

Kuntoro Mangkusubroto telah mengajukan surat pengunduran diri (resign) dari posisi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Surat pengunduran diri sudah dikirim ke Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Presiden Joko Widodo.

Saat dikonfirmasi, Sudirman Said mengaku sudah membaca surat pengunduran diri Kuntoro. Menurutnya, Kuntoro mundur karena ada masalah yang tidak sederhana di PLN.

“Pak Kuntoro kirim surat dan sudah saya baca, isinya umum saja. Dugaan saya, Pak Kuntoro ini kan orang yang memegang teguh integritas, bekerja efektif berfungsi dengan baik. Kalau orang seperti beliau sampai mundur bukan masalah sederhana,” kata Sudirman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/5/2016).

Sudirman belum dapat memastikan apakah Kuntoro bermasalah dengan manajemen PLN. Tetapi dia yakin pasti ada masalah besar yang sampai membuat Kuntoro mundur.

“Saya nggak tahu, tapi seorang Kuntoro Mangkusubroto, pejuang, orang yang biasa menangani masalah-masalah sulit sampai mengundurkan diri itu tidak sederhana,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional(UP3KN) Kementerian ESDM, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui pengunduran diri Kuntoro tersebut. Namun, alasan pengunduran diri bersifat pribadi, tidak bisa dikemukakan ke publik.

“Alasan pribadi,” kata Agung kepada detikFinance.

Agung enggan menjelaskan apakah alasan pribadi tersebut terkait dengan masalah pemangkasan kewenangan Dewan Komisaris PLN atau tidak.

“Saya nggak bisa jawab soal itu,” ucapnya.

Hingga sampai saat ini, Kuntoro enggan menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Kabar yang beredar menyebutkan, Kuntoro mengundurkan diri terkait adanya perubahan wewenang komisaris di PLN. Wewenangnya sebagai Komut PLN disebut-sebut telah ‘dipangkas’ Menteri BUMN. Namun, hal ini belum dapat dikonfirmasi ke Kementerian BUMN.

Kuntoro diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai Komut PLN pada 10 November 2015. Mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sebelumnya ditunjuk untuk menggantikan posisi Chandra M. Hamzah.

sumber : detikfinance
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

PLN Ingin MUI Terbitkan Fatwa Haram Pencurian Listrik

General Manager PLN Distribusi Jaka‎rta Raya Syamsul Huda mengatakan, saat ini PLN sedang melakukan pendekatan dengan MUI untuk melakukan pengkajian terhadap pencurian listrik agar lembaga tersebut mengeluarkan fatwa haram.

“PLN Disjaya melakukan pendekatan pada MUI mengkaji untuk dapat fatwa MUI mencuri listrik haram,” kata Syamsul, di Kantor PLN Disjaya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Syamsul mengungkapkan, pencurian listrik tidak selamanya di sengaja. Ada pihak yang tidak sengaja dan tidak tahu karena ‎ada pihak yang menawarkan jasa penghematan listrik padahal caranya dengan merusak meteran penghitung konsumsi listrik (kilo Watt hour/kWh meter).

“Menurut MUI prihatin karena ketidaktahuan masyarakat banyak yang tergiur menghemat listrik itu,”‎ ungkap Syamsul.

Syamsul menuturkan, jika MUI sudah mengeluarkan fatwa haram‎ atas pencurian listrik, maka hal tersebut akan menjadi pembicaraan pendakwah. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui bentuk pencurian listrik.

“Karena itu sudah jadi fatwa jadi pembicaraan di kalangan pendakwah,” tutur Syamsul.

Syamsul menyebutkan bentuk pencurian listri‎k, yaitu P1 pencurian dengan memperbesar batas daya yang terdaftar. Kemudian ada P2 pelanggaran mempengaruhi alat pengukuran, sehingga pemakainya tidak sesuai dengan besaran daya yang digunakan.

Lalu P3 pelanggaran yang terdiri dari P1 dan P2, dan P4 pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan PLN, oknum tersebut mencuri listrik langsung dari jaringan PLN. (Pew/Ahm)

sumber : Liputan6.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Konsumen PLN yang apes

Konsumen PLN yang apes..

Coba tebak apa artinya judul diatas? Konsumen nya yang “apes” atau PLN nya yang “apes”?
Kalau konsumen nya yang apes, dan kalau ternyata ada banyak konsumen yang “apes” juga, tentu saja bukan konsumen yang “apes”  tapi memang PLN nya sendiri yang dasarnya “apes”.

Sebaliknya, kalau PLN nya yang “apes”, punya pemimpin gak becus dan gak punya hati buat konsumennya hanya menjalankan undang-undang dan aturan serta tidak berjuang demi konsumen-konsumen nya atau bahkan mencari keuntungan semata maka  “apes” lah semua konsumennya tanpa kecuali.

Jadi jawaban dari judul diatas tentu aja keduanya donk yang “apes”!

Jadi kalau ada kata-kata yang keluar dari PLN ataupun konsumen yang mengatakan anda “apes”, berarti tentu saja hal ini berlaku untuk keduanya. Kalau konsumen dibilang “konsumen apes” maka PLN dimana konsumen itu berada tentu saja juga bisa disebut PLN yang “apes”. Bener donk?

Tulisan ini adalah sebuah ekspresi dan ungkapan hati konsumen PLN. Tidak ada maksud buruk ataupun mencaci maki pihak manapun juga namun sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Hati-hati dalam berkata-kata, pintar dan bijaklah dalam bertutur kata apalagi jika kita seorang pemimpin.

Siapa yang mengutuk orang lain, maka terkutuklah dia karena siapa yang menabur, dia akan menuai!

Jadi hati-hatilah atas ucapan dari lidah kita!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube