Terima Kasih P2TL PLN Area Cengkareng!

petisi P2TL PLN jagoaninternet.com

AYO DUKUNG PETISI : STOP BOM WAKTU DENDA P2TL PLN UNTUK KONSUMEN TIDAK BERSALAH!

Terima kasih P2TL PLN Area Cengkareng! Saya mendapatkan hadiah berupa hutang sejumlah 30jt dari Anda. Sebuah pelajaran berharga untuk saya untuk sadar dan belajar menjaga listrik dan lingkungan sekitar kita. Lapor jika temukan masalah / pencurian listrik dan bertindak arif dan bersih dalam proses pemeriksaan listrik. Ayo dukung PLN untuk bersih dan Anti KKN!

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, saya juga mau sharing mengenai proses dan hasil pemeriksaan petugas P2TL PLN terhadap saya sebagai konsumen listrik, warga perumahan Taman Semanan Indah, Semanan, Jakarta Barat

Adapun kronologis detailnya adalah sebagai berikut :Photo Petugas Pemeriksa P2TL

Tanggal 17 Des 15, petugas outsource P2TL mendatangi rumah-rumah di dalam blok G perumahan Taman Semanan Indah. Dari pemeriksaan di rumah kami, kebetulan hanya istri yang dapat mewakili saat itu dengan info dan pengetahuan yang sangat awam mengenai instalasi listrik PLN.

Berita Acara pun dibuat seusai pemeriksaan yang mau tidak mau di ttd oleh istri saya saat itu sebagai bentuk itikad baik dan tidak melakukan upaya perlawanan atau penyuapan, walaupun pemeriksaan dilakukan tanpa ada pihak saksi sekalipun. Terdapat temuan dan laporan sebagai berikut : SETEMPAT PADA SAAT DIPERIKSA SEGEL TERA KIRI DAN KANAN ADA, KEDAPATAN KABEL NOL PLN LANGSUNG KEBEBAN (STOP METER), DENGAN ARUS TERUKUR I=3.3A. SEGEL OK TIDAK ADA (PUTUS) DI LILIT MENGGUNAKAN KAWAT.

Photo Petugas Pemeriksa P2TL (2)Dari temuan tersebut, dapat diartikan bahwa kami sebagai pemilik rumah saat ini  dinyatakan bertanggung jawab perubahan terhadap instalasi meteran PLN. Sebagai informasi, kami membeli rumah di Des 2011 dan merupakan pemilik rumah ke-2 setelah pembeli pertama. Di hari pemeriksaan tersebut pula, perbaikan terhadap kabel nol yang tidak proper pun dilakukan. Namun bukti resmi dari PLN bahwa kabel nol sudah diperbaiki juga tidak ada, bisa-bisa besok-besok kita kena lagi donk? :)

Jika terjadi kebocoran arus dengan I=3.3A, berapa sih maksimum jumlah daya (Watt) yang bocor dan berapa maksimum biaya setiap bulannya? Berapa sih jumlah tagihan bulanan saya jika maksimum terpakai setiap bulannya? Apakah benar kabel yang tidak proper itu sengaja dibuat untuk mendapatkan arus listrik lebih “gratis tanpa bayar”? Kalau ya sengaja dibuat, seharusnya ada selisih tagihan yang keliatan nantinya setelah normalisasi / perbaikan dilakukan saat pemeriksaan. Kita lihat nanti deh ya, but dont expect PLN mau peduli kali ya? 😀

Setelah Surat Panggilan kedua saya terima, maka dengan itikad baik saya mendatangi kantor area Cengkareng untuk klarifikasi hal tersebut dan bertemu . Saya diinfokan (secara verbal) jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah sebesar 29jt dengan dasar perhitungan berdasarkan SK Direksi PLN 1486, berdasarkan system dan diberikan print out nya. Memang belum ada surat resmi dari PLN setempat untuk hal ini.

Pada panggilan ketiga juga, saya dan istri kembali mendatangi kembali kantor area PLN Cengkareng dan berdiskusi langsung dengan Pejabat tertinggi terkait sekaligus mengajukan surat keberatan kami. Kami diterima dan dilayani dengan sangat baik dan kooperatif dalam mendengarkan semua pembelaan kami. Saya dan istri berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap, dedikasi dan ketegasan beliau dan rekan-rekan PLN lainnya.

Namun sayangnya dari dari sharing dan diskusi tersebut tidak ada kebijakan lebih lanjut yang sesuai dengan aspirasi kami. Dari hasil diskusi kami, diindikasikan ada pencurian daya listrik yang kami nikmati selama ini. Jika daya terpasang listrik kami (3500 Watt), namun pembayaran tagihan bulan dicurigai sangat kecil / diluar batas kewajaran

Dari hasil diskusi tersebut, kami juga dihimbau untuk segera membayar dan diberikan waktu yang singkat (7hari) sebelum listrik kami dicabut. Jadi buat kami saat itu, Tidak ada kebijaksanaan lain dari pihak PLN buat kami konsumen yang tidak bersalah selain MEMBAYAR atau MENCICIL pembayaran sanksi tersebut. Undangan untuk datang dan menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) puny sampai kepada kami.

Akhirnya di tanggal 3 Februari 2016, kami benar-benar merasa didesak oleh mekanisme dan prosedur dari pihak PLN Cengkareng. Pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, kami didatangi oleh 3 petugas yang sudah siap untuk melakukan pemutusan sementara aliran listrik. Padahal sudah rencana saya sebentar lagi untuk datang ke kantor PLN dan melakukan pembayaran.

Di kantor PLN Area Cengkareng saya bertemu dengan petugas terkait dan sempat memperjuangkan 1 surat pernyataan dan perjanjian bersama bahwa SPH saya tandatangani dengan catatan khusus, namun lagi-lagi mereka menolak dengan alasan yang gak jelas. Proses penandatanganan SPH (dengan 2 catatan kaki tulis tangan) dan pembayaran pun selesai saya lakukan. Sorry to say dan sejujujurnya, kami lakukan ini dengan sangat-sangat terpaksa, mengingat hari itu kami membutuhkan listrik di rumah agar tetap bisa hidup dengan normal.

Sungguh buat kami, sesuatu yang miris dalam hati kami. Ditengah pergumulan dan impian kami untuk renovasi rumah, mempersiapkan sekolah buat buah hati kami serta mengumpulkan modal untuk usaha, kami mendapatkan permasalahan ini dengan PLN Cengkareng. Ada banyak hal yang terkuras buat kami selama proses ini, mulai dari uang, waktu, pekerjaan yang terganggu, waktu untuk anak sampai perasaan emosional dari keluarga serta pikiran.

Memang berat ya  memperjuangkan keadilan?  Memperjuangkan keadilan & kebenaran jika kita dipersalahkan atau diberikan punishment atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Apalagi jika berhadapan dengan Negara dengan segala aturan dan undang-undangnya. BUKAN BERARTI PERJUANGAN BERAKHIR KAN?

Menindaklanjuti hal ini maka kami mencoba mengajukan keberatan dan peninjauan kembali lanjutan ke pihak Kantor Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan sementara itu kami juga mengajukan laporan kami ke pihak-pihak seperti Ombudsman, lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI, BPKN, BPSK serta media social dan media cetak. Hal ini sebagai peran serta aktif kami sebagai warga negara yang ingin membuka mata dan memberikan edukasi kepada seluruh warga bangsa Indonesia agar melek dan peduli terhadap listrik dan Badan Negara yang mengelolanya.

Sebagai warga negara dan konsumen yang tidak bersalah atas temuan tersebut, kami juga membuat Surat Pernyataan tertulis serta Surat Laporan Warga kepada instasi pemerintah terkait (RT/RW,dsb) sebagai itikad baik kami memperjuangkan keadilan lewat jalan yang benar dan sesuai kewajiban kami sebagai warna negara yang baik.

Ingin tau dan lihat lebih detail dokumen-dokumen tersebut dan dokumen lainnya, seperti BAP P2TL, surat Panggilan, Riwayat Tagihan Listrik, dll nya, Silahkan klik disini!

Kami akan terus mencoba berjuang untuk minta pemeriksaan kembali lebih lanjut terhadap instalasi listrik rumah kami, verifikasi kembali semua tagihan kami selama beberapa tahun terakhir, sebelum dan setelah normalisasi. Kami sendiri ingin membuktikan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya bahwa ada indikasi bahwa kami telah menikmati pencurian listrik dengan memanipulasi kabel nol PLN. Apakah dari semua kewajiban pembayaran listrik yang sudah kami lakukan dengan tertib setiap bulannya, terbukti ada daya listrik yang kami nikmati dan tidak kami bayarkan kepada Negara?

Kalaupun memang benar, sebenar-benarnya kami terbukti merugikan Negara dari pemeriksaan & verifikasi lanjutan ini, kami bersedia membayar sejumlah selisih yang selama ini tidak dibayarkan ke Negara, tentu dengan perhitungan yang lebih adil dan proporsional buat kami dan bukan sekedar asal hitung atau pukul rata hitungannya, walaupun itu dari aturan resmi sekalipun.

PROFIL-KWH

Kami tahu dan mengerti bahwa P2TL dibentuk dengan maksud dan tujuan yang baik untuk tertib listrik secara nasional. Dengan semangat dan prosedur yang sudah dibuat, idealnya P2TL dapat mewujudkan cita-cita mulia PLN tersebut. Namun (mohon maaf) jika pada pelaksanaannya masih terdapat celah dimana konsumen yang tidak bersalah, tidak tahu dan tidak mengerti karena kurangnya informasi, secara tidak langsung dan sangat mudah menjadi korban mekanisme penertiban seperti ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada BUMN, namun kami dapat membenarkan apa kata banyak orang selama ini bahwa PT.PLN (persero) bertindak sebagai polisi yang menangkap, sebagai jaksa yang mendakwa dan sebagai hakim yang memberikan keputusan dan menjatuhkan hukuman. Dimana sebenarnya keadilan yang sebenarnya untuk kami para konsumen mu, jika kurang dihormatinya dan kurang diberikannya ruang untuk melakukan pembelaan? Apakah mekanisme yang sudah diterapkan PLN selama ini efektif dan tepat sasaran sesuai cita-cita mulia tertib listrik secara nasional?

Dalam kasus ini, kami mencoba berpikir realistis. Jika sudah banyak kasus yang terjadi kenapa hal tersebut terus berulang dan pada akhirnya menimpa kami? Kalau hari ini kami menjadi korbannya, bukan tidak mungkin kelak Anda akan punya cerita yang sama seperti kami.

Kenapa seakan-akan kami melihat terjadi pembiaran terhadap praktek semacam ini untuk dilakukan terus menerus? Dimana edukasi dan pelajaran yang diberikan oleh PLN dalam hal ini? Apakah ini adalah cara dan mekanisme resmi PLN mengejar “maling listrik” agar mereka jera? Efektif kah dalam menangkap, atau malah asal gebuk? JERA atau KECEWA?

Kenapa PLN tidak membuat langkah action preventif yang efektif? Membuat mekanisme yang lebih clear dan lebih tertib lagi. Misalnya dengan aturan menerbitkan sertifikat layak listrik untuk setiap rumah yang diperjual belikan? Secara tidak langsung, penjual/pembeli/pihak developer akan aware untuk hal ini dikemudian hari.

Kenapa PLN tidak punya langkah dan kebijaksanaan seperti badan Negara yang lainnya seperti Dirjen Pajak yang memberikan Sunset Policy berupa penghapusan sanksi untuk mengejar tujuan utama yaitu  mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi diberikan waktu,  kesempatan dan kebijaksaan untuk Warga menertibkan diri. Masih banyak kebijaksanaan yang lain seperti sanksi PBB, sanksi dari PAM, dsb.

Apa yang  sebenarnya lebih diutamakan untuk menertibkan pemakaian listrik negara? Preventif atau Korektif? Kalau sering kita mendengar petugas P2TL mendatangi rumah -rumah warga untuk pemeriksaan dan melaporkan jika ada temuan, apakah kita pernah mendengar petugas PLN mendatangi rumah-rumah warga atau perumahan untuk memberikan himbauan / info / brosur/ pamflet mengenai mencegah dan sadar akan pengecekan dan penertiban listrik?

Sebuah refleksi dan sebuah pembelajaraan, Orang benar jangan berdiam diri untuk memperjuangkan keadilan!

 

Salam Sukses,

JagoanInternet.Com

 

NB: Teman-teman punya komentar, saran, masukkan dan pengalaman yang sama? Berikan support dan dukungan serta masukkan buat kami ya dalam komentar dibawah ini. Thanks!

Tulisan diatas adalah murni kronologis kisah dan curhatan hati kami tanpa maksud apapun untuk menjelekkan atau merugikan pihak manapun serta untuk tujuan yang baik dan membangun bersama. Mohon maaf jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini.

Tulisan diatas sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama anak bangsa Indonesia yang mengalami hal yang sama. Yang bingung dan tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi semua tulisan diatas dibuat tanpa maksud menjelekkan dan menyudutkan pihak manapun. KAMI INGIN BANGSA INI MAJU DAN BELAJAR SERTA MAMPU MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA, SECARA ADIL DAN BERADAB…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

You may also like...

2 Responses

  1. Pergi pagi pulang sore says:

    Nice artikel
    Pelajaran berharga bagi yg akan membeli rumah tangan kedua.
    Untuk langkah memperjuangkan sptnya sudah cukup, kondisi tidak membantu pembelaan anda, denda sptnya terpaksa harus dibayar. Saran saya minta keringanan dengan cara membagi denda di bayar dalam jangka waktu lama (10th misal) anggap saja buat bantu pemasukan negara :)

    • petra says:

      Thanks teman. Ayo bantu dukung dan minta teman-teman untuk dukung kami dan tanda tangani petisi kami…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *