Terima Kasih P2TL PLN Area Cengkareng!

petisi P2TL PLN jagoaninternet.com

AYO DUKUNG PETISI : STOP BOM WAKTU DENDA P2TL PLN UNTUK KONSUMEN TIDAK BERSALAH!

Terima kasih P2TL PLN Area Cengkareng! Saya mendapatkan hadiah berupa hutang sejumlah 30jt dari Anda. Sebuah pelajaran berharga untuk saya untuk sadar dan belajar menjaga listrik dan lingkungan sekitar kita. Lapor jika temukan masalah / pencurian listrik dan bertindak arif dan bersih dalam proses pemeriksaan listrik. Ayo dukung PLN untuk bersih dan Anti KKN!

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, saya juga mau sharing mengenai proses dan hasil pemeriksaan petugas P2TL PLN terhadap saya sebagai konsumen listrik, warga perumahan Taman Semanan Indah, Semanan, Jakarta Barat

Adapun kronologis detailnya adalah sebagai berikut :

Photo Petugas Pemeriksa P2TL (1)Tanggal 17 Des 15, petugas outsource P2TL mendatangi rumah-rumah di dalam blok G perumahan Taman Semanan Indah. Dari pemeriksaan di rumah kami, kebetulan hanya istri yang dapat mewakili saat itu dengan info dan pengetahuan yang sangat awam mengenai instalasi listrik PLN.

Berita Acara pun dibuat seusai pemeriksaan yang mau tidak mau di ttd oleh istri saya saat itu sebagai bentuk itikad baik dan tidak melakukan upaya perlawanan atau penyuapan, walaupun pemeriksaan dilakukan tanpa ada pihak saksi sekalipun. Terdapat temuan dan laporan sebagai berikut : SETEMPAT PADA SAAT DIPERIKSA SEGEL TERA KIRI DAN KANAN ADA, KEDAPATAN KABEL NOL PLN LANGSUNG KEBEBAN (STOP METER), DENGAN ARUS TERUKUR I=3.3A. SEGEL OK TIDAK ADA (PUTUS) DI LILIT MENGGUNAKAN KAWAT.

Photo Petugas Pemeriksa P2TL (2)Dari temuan tersebut, dapat diartikan bahwa kami sebagai pemilik rumah saat ini  dinyatakan bertanggung jawab perubahan terhadap instalasi meteran PLN. Sebagai informasi, kami membeli rumah di Des 2011 dan merupakan pemilik rumah ke-2 setelah pembeli pertama. Di hari pemeriksaan tersebut pula, perbaikan terhadap kabel nol yang tidak proper pun dilakukan. Namun bukti resmi dari PLN bahwa kabel nol sudah diperbaiki juga tidak ada, bisa-bisa besok-besok kita kena lagi donk? :)

Jika terjadi kebocoran arus dengan I=3.3A, berapa sih maksimum jumlah daya (Watt) yang bocor dan berapa maksimum biaya setiap bulannya? Berapa sih jumlah tagihan bulanan saya jika maksimum terpakai setiap bulannya? Apakah benar kabel yang tidak proper itu sengaja dibuat untuk mendapatkan arus listrik lebih “gratis tanpa bayar”? Kalau ya sengaja dibuat, seharusnya ada selisih tagihan yang keliatan nantinya setelah normalisasi / perbaikan dilakukan saat pemeriksaan. Kita lihat nanti deh ya, but dont expect PLN mau peduli kali ya? 😀

Setelah Surat Panggilan kedua saya terima, maka dengan itikad baik saya mendatangi kantor area Cengkareng untuk klarifikasi hal tersebut dan bertemu . Saya diinfokan (secara verbal) jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah sebesar 29jt dengan dasar perhitungan berdasarkan SK Direksi PLN 1486, berdasarkan system dan diberikan print out nya. Memang belum ada surat resmi dari PLN setempat untuk hal ini.

Pada panggilan ketiga juga, saya dan istri kembali mendatangi kembali kantor area PLN Cengkareng dan berdiskusi langsung dengan Pejabat tertinggi terkait sekaligus mengajukan surat keberatan kami. Kami diterima dan dilayani dengan sangat baik dan kooperatif dalam mendengarkan semua pembelaan kami. Saya dan istri berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap, dedikasi dan ketegasan beliau dan rekan-rekan PLN lainnya.

Namun sayangnya dari dari sharing dan diskusi tersebut tidak ada kebijakan lebih lanjut yang sesuai dengan aspirasi kami. Dari hasil diskusi kami, diindikasikan ada pencurian daya listrik yang kami nikmati selama ini. Jika daya terpasang listrik kami (3500 Watt), namun pembayaran tagihan bulan dicurigai sangat kecil / diluar batas kewajaran

Dari hasil diskusi tersebut, kami juga dihimbau untuk segera membayar dan diberikan waktu yang singkat (7hari) sebelum listrik kami dicabut. Jadi buat kami saat itu, Tidak ada kebijaksanaan lain dari pihak PLN buat kami konsumen yang tidak bersalah selain MEMBAYAR atau MENCICIL pembayaran sanksi tersebut. Undangan untuk datang dan menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) puny sampai kepada kami.

Akhirnya di tanggal 3 Februari 2016, kami benar-benar merasa didesak oleh mekanisme dan prosedur dari pihak PLN Cengkareng. Pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, kami didatangi oleh 3 petugas yang sudah siap untuk melakukan pemutusan sementara aliran listrik. Padahal sudah rencana saya sebentar lagi untuk datang ke kantor PLN dan melakukan pembayaran.

Di kantor PLN Area Cengkareng saya bertemu dengan petugas terkait dan sempat memperjuangkan 1 surat pernyataan dan perjanjian bersama bahwa SPH saya tandatangani dengan catatan khusus, namun lagi-lagi mereka menolak dengan alasan yang gak jelas. Proses penandatanganan SPH (dengan 2 catatan kaki tulis tangan) dan pembayaran pun selesai saya lakukan. Sorry to say dan sejujujurnya, kami lakukan ini dengan sangat-sangat terpaksa, mengingat hari itu kami membutuhkan listrik di rumah agar tetap bisa hidup dengan normal.

Sungguh buat kami, sesuatu yang miris dalam hati kami. Ditengah pergumulan dan impian kami untuk renovasi rumah, mempersiapkan sekolah buat buah hati kami serta mengumpulkan modal untuk usaha, kami mendapatkan permasalahan ini dengan PLN Cengkareng. Ada banyak hal yang terkuras buat kami selama proses ini, mulai dari uang, waktu, pekerjaan yang terganggu, waktu untuk anak sampai perasaan emosional dari keluarga serta pikiran.

Memang berat ya  memperjuangkan keadilan?  Memperjuangkan keadilan & kebenaran jika kita dipersalahkan atau diberikan punishment atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Apalagi jika berhadapan dengan Negara dengan segala aturan dan undang-undangnya. BUKAN BERARTI PERJUANGAN BERAKHIR KAN?

Menindaklanjuti hal ini maka kami mencoba mengajukan keberatan dan peninjauan kembali lanjutan ke pihak Kantor Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan sementara itu kami juga mengajukan laporan kami ke pihak-pihak seperti Ombudsman, lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI, BPKN, BPSK serta media social dan media cetak. Hal ini sebagai peran serta aktif kami sebagai warga negara yang ingin membuka mata dan memberikan edukasi kepada seluruh warga bangsa Indonesia agar melek dan peduli terhadap listrik dan Badan Negara yang mengelolanya.

Sebagai warga negara dan konsumen yang tidak bersalah atas temuan tersebut, kami juga membuat Surat Pernyataan tertulis serta Surat Laporan Warga kepada instasi pemerintah terkait (RT/RW,dsb) sebagai itikad baik kami memperjuangkan keadilan lewat jalan yang benar dan sesuai kewajiban kami sebagai warna negara yang baik.

Ingin tau dan lihat lebih detail dokumen-dokumen tersebut dan dokumen lainnya, seperti BAP P2TL, surat Panggilan, Riwayat Tagihan Listrik, dll nya, Silahkan klik disini!

Kami akan terus mencoba berjuang untuk minta pemeriksaan kembali lebih lanjut terhadap instalasi listrik rumah kami, verifikasi kembali semua tagihan kami selama beberapa tahun terakhir, sebelum dan setelah normalisasi. Kami sendiri ingin membuktikan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya bahwa ada indikasi bahwa kami telah menikmati pencurian listrik dengan memanipulasi kabel nol PLN. Apakah dari semua kewajiban pembayaran listrik yang sudah kami lakukan dengan tertib setiap bulannya, terbukti ada daya listrik yang kami nikmati dan tidak kami bayarkan kepada Negara?

Kalaupun memang benar, sebenar-benarnya kami terbukti merugikan Negara dari pemeriksaan & verifikasi lanjutan ini, kami bersedia membayar sejumlah selisih yang selama ini tidak dibayarkan ke Negara, tentu dengan perhitungan yang lebih adil dan proporsional buat kami dan bukan sekedar asal hitung atau pukul rata hitungannya, walaupun itu dari aturan resmi sekalipun.

PROFIL-KWH

Kami tahu dan mengerti bahwa P2TL dibentuk dengan maksud dan tujuan yang baik untuk tertib listrik secara nasional. Dengan semangat dan prosedur yang sudah dibuat, idealnya P2TL dapat mewujudkan cita-cita mulia PLN tersebut. Namun (mohon maaf) jika pada pelaksanaannya masih terdapat celah dimana konsumen yang tidak bersalah, tidak tahu dan tidak mengerti karena kurangnya informasi, secara tidak langsung dan sangat mudah menjadi korban mekanisme penertiban seperti ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada BUMN, namun kami dapat membenarkan apa kata banyak orang selama ini bahwa PT.PLN (persero) bertindak sebagai polisi yang menangkap, sebagai jaksa yang mendakwa dan sebagai hakim yang memberikan keputusan dan menjatuhkan hukuman. Dimana sebenarnya keadilan yang sebenarnya untuk kami para konsumen mu, jika kurang dihormatinya dan kurang diberikannya ruang untuk melakukan pembelaan? Apakah mekanisme yang sudah diterapkan PLN selama ini efektif dan tepat sasaran sesuai cita-cita mulia tertib listrik secara nasional?

Dalam kasus ini, kami mencoba berpikir realistis. Jika sudah banyak kasus yang terjadi kenapa hal tersebut terus berulang dan pada akhirnya menimpa kami? Kalau hari ini kami menjadi korbannya, bukan tidak mungkin kelak Anda akan punya cerita yang sama seperti kami.

Kenapa seakan-akan kami melihat terjadi pembiaran terhadap praktek semacam ini untuk dilakukan terus menerus? Dimana edukasi dan pelajaran yang diberikan oleh PLN dalam hal ini? Apakah ini adalah cara dan mekanisme resmi PLN mengejar “maling listrik” agar mereka jera? Efektif kah dalam menangkap, atau malah asal gebuk? JERA atau KECEWA?

Kenapa PLN tidak membuat langkah action preventif yang efektif? Membuat mekanisme yang lebih clear dan lebih tertib lagi. Misalnya dengan aturan menerbitkan sertifikat layak listrik untuk setiap rumah yang diperjual belikan? Secara tidak langsung, penjual/pembeli/pihak developer akan aware untuk hal ini dikemudian hari.

Kenapa PLN tidak punya langkah dan kebijaksanaan seperti badan Negara yang lainnya seperti Dirjen Pajak yang memberikan Sunset Policy berupa penghapusan sanksi untuk mengejar tujuan utama yaitu  mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi diberikan waktu,  kesempatan dan kebijaksaan untuk Warga menertibkan diri. Masih banyak kebijaksanaan yang lain seperti sanksi PBB, sanksi dari PAM, dsb.

Apa yang  sebenarnya lebih diutamakan untuk menertibkan pemakaian listrik negara? Preventif atau Korektif? Kalau sering kita mendengar petugas P2TL mendatangi rumah -rumah warga untuk pemeriksaan dan melaporkan jika ada temuan, apakah kita pernah mendengar petugas PLN mendatangi rumah-rumah warga atau perumahan untuk memberikan himbauan / info / brosur/ pamflet mengenai mencegah dan sadar akan pengecekan dan penertiban listrik?

Sebuah refleksi dan sebuah pembelajaraan, Orang benar jangan berdiam diri untuk memperjuangkan keadilan!

 

Salam Sukses,

JagoanInternet.Com

 

NB: Teman-teman punya komentar, saran, masukkan dan pengalaman yang sama? Berikan support dan dukungan serta masukkan buat kami ya dalam komentar dibawah ini. Thanks!

Tulisan diatas adalah murni kronologis kisah dan curhatan hati kami tanpa maksud apapun untuk menjelekkan atau merugikan pihak manapun serta untuk tujuan yang baik dan membangun bersama. Mohon maaf jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kuntoro Resign dari PLN, Menteri ESDM: Ini Bukan Masalah Sederhana

Kuntoro Resign dari PLN, Menteri ESDM: Ini Bukan Masalah Sederhana

Kuntoro Mangkusubroto telah mengajukan surat pengunduran diri (resign) dari posisi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Surat pengunduran diri sudah dikirim ke Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Presiden Joko Widodo.

Saat dikonfirmasi, Sudirman Said mengaku sudah membaca surat pengunduran diri Kuntoro. Menurutnya, Kuntoro mundur karena ada masalah yang tidak sederhana di PLN.

“Pak Kuntoro kirim surat dan sudah saya baca, isinya umum saja. Dugaan saya, Pak Kuntoro ini kan orang yang memegang teguh integritas, bekerja efektif berfungsi dengan baik. Kalau orang seperti beliau sampai mundur bukan masalah sederhana,” kata Sudirman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/5/2016).

Sudirman belum dapat memastikan apakah Kuntoro bermasalah dengan manajemen PLN. Tetapi dia yakin pasti ada masalah besar yang sampai membuat Kuntoro mundur.

“Saya nggak tahu, tapi seorang Kuntoro Mangkusubroto, pejuang, orang yang biasa menangani masalah-masalah sulit sampai mengundurkan diri itu tidak sederhana,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional(UP3KN) Kementerian ESDM, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui pengunduran diri Kuntoro tersebut. Namun, alasan pengunduran diri bersifat pribadi, tidak bisa dikemukakan ke publik.

“Alasan pribadi,” kata Agung kepada detikFinance.

Agung enggan menjelaskan apakah alasan pribadi tersebut terkait dengan masalah pemangkasan kewenangan Dewan Komisaris PLN atau tidak.

“Saya nggak bisa jawab soal itu,” ucapnya.

Hingga sampai saat ini, Kuntoro enggan menjelaskan alasan pengunduran dirinya.  Kabar yang beredar menyebutkan, Kuntoro mengundurkan diri terkait adanya perubahan wewenang komisaris di PLN. Wewenangnya sebagai Komut PLN disebut-sebut telah ‘dipangkas’ Menteri BUMN. Namun, hal ini belum dapat dikonfirmasi ke Kementerian BUMN.

Kuntoro diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai Komut PLN pada 10 November 2015. Mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sebelumnya ditunjuk untuk menggantikan posisi Chandra M. Hamzah.

sumber : detikfinance
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

PLN Ingin MUI Terbitkan Fatwa Haram Pencurian Listrik

General Manager PLN Distribusi Jaka‎rta Raya Syamsul Huda mengatakan, saat ini PLN sedang melakukan pendekatan dengan MUI untuk melakukan pengkajian terhadap pencurian listrik agar lembaga tersebut mengeluarkan fatwa haram.

“PLN Disjaya melakukan pendekatan pada MUI mengkaji untuk dapat fatwa MUI mencuri listrik haram,” kata Syamsul, di Kantor PLN Disjaya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Syamsul mengungkapkan, pencurian listrik tidak selamanya di sengaja. Ada pihak yang tidak sengaja dan tidak tahu karena ‎ada pihak yang menawarkan jasa penghematan listrik padahal caranya dengan merusak meteran penghitung konsumsi listrik (kilo Watt hour/kWh meter).

“Menurut MUI prihatin karena ketidaktahuan masyarakat banyak yang tergiur menghemat listrik itu,”‎ ungkap Syamsul.

Syamsul menuturkan, jika MUI sudah mengeluarkan fatwa haram‎ atas pencurian listrik, maka hal tersebut akan menjadi pembicaraan pendakwah. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui bentuk pencurian listrik.

“Karena itu sudah jadi fatwa jadi pembicaraan di kalangan pendakwah,” tutur Syamsul.

Syamsul menyebutkan bentuk pencurian listri‎k, yaitu P1 pencurian dengan memperbesar batas daya yang terdaftar. Kemudian ada P2 pelanggaran mempengaruhi alat pengukuran, sehingga pemakainya tidak sesuai dengan besaran daya yang digunakan.

Lalu P3 pelanggaran yang terdiri dari P1 dan P2, dan P4 pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan PLN, oknum tersebut mencuri listrik langsung dari jaringan PLN. (Pew/Ahm)

sumber : Liputan6.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Konsumen PLN yang apes

Konsumen PLN yang apes..

Coba tebak apa artinya judul diatas? Konsumen nya yang “apes” atau PLN nya yang “apes”?
Kalau konsumen nya yang apes, dan kalau ternyata ada banyak konsumen yang “apes” juga, tentu saja bukan konsumen yang “apes”  tapi memang PLN nya sendiri yang dasarnya “apes”.

Sebaliknya, kalau PLN nya yang “apes”, punya pemimpin gak becus dan gak punya hati buat konsumennya hanya menjalankan undang-undang dan aturan serta tidak berjuang demi konsumen-konsumen nya atau bahkan mencari keuntungan semata maka  “apes” lah semua konsumennya tanpa kecuali.

Jadi jawaban dari judul diatas tentu aja keduanya donk yang “apes”!

Jadi kalau ada kata-kata yang keluar dari PLN ataupun konsumen yang mengatakan anda “apes”, berarti tentu saja hal ini berlaku untuk keduanya. Kalau konsumen dibilang “konsumen apes” maka PLN dimana konsumen itu berada tentu saja juga bisa disebut PLN yang “apes”. Bener donk?

Tulisan ini adalah sebuah ekspresi dan ungkapan hati konsumen PLN. Tidak ada maksud buruk ataupun mencaci maki pihak manapun juga namun sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Hati-hati dalam berkata-kata, pintar dan bijaklah dalam bertutur kata apalagi jika kita seorang pemimpin.

Siapa yang mengutuk orang lain, maka terkutuklah dia karena siapa yang menabur, dia akan menuai!

Jadi hati-hatilah atas ucapan dari lidah kita!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Pengalaman dengan P2TL PLN 6 Februari 2016 (Aswin)

Tiga hari yang lalu, tepatnya di hari Sabtu (06/02) saya mendapat kabar dari Ibu Mertua saya bahwa rumahnya didatangi tim PLN yang berjumlah 6 orang pada hari Kamis (04/02) yang bilangnya mau mengecek meteran. Tim PLN tersebut diterima Mama dan Adik ipar saya (yang sekarang jadi artis baru dan beberapa kali masuk koran ). Setelah dicek, petugas PLN tersebut menyatakan bahwa meteran rumah loss, kemudian meteran listrik di copot. Selanjutnya petugas PLN menyuruh kami untuk menandatangani berita acara dan mengantarkan meteran listrik (yang katanya loss tersebut) ke PLN Kota Malang.

Tanpa perasaan curiga sama sekali, Mama menyuruh Adik untuk mengantarkan KWH Meter tersebut ke kantor PLN. Di kantor PLN tersebut lah kehebohan dimulai. Setelah menyerahkan KWH Meter ke PLN, Adik disodori tagihan yang besarnya cukup membuat air liur bisa berhenti keluar untuk sementara. Tagihannya sebesar 11 Juta Rupiah. SEBELAS JUTA, Coba bayangin betapa shocknya Adik. Dengan wajahnya yang selalu ceria dan tampak innocent itu, dan dengan pikiran yang entah lagi mikir apa waktu datang ke kantor PLN, tiba-tiba disodori tagihan sebesar SEBELAS JUTA.

Adik tentu tidak dapat mengambil keputusan. Adik pulang memanggil bala bantuan (Mama ). Kemudian Adik dan Mama kembali ke kantor PLN keesokan harinya, menemui petugas yang sama. Ibu petugas PLN tersebut kembali menjelaskan bahwa KWH meter bermasalah (dianggap melanggar ketentuan) sesuai Berita Acara yang telah ditandatangani. Dan untuk pelanggaran tersebut dendanya sebesar SEBELAS JUTA. Mama yang memiliki ilmu ngeyel negosiasi dengan tingkatan yang lebih tinggi dari istri saya, tentu tidak terima. Mama dengan tegas menyatakan tidak akan membayar denda SEBELAS JUTA tersebut. Tentu saja Mama tidak terima karena kami merasa tidak pernah melakukan kecurangan apapun. Tagihan listrik rutin membayar, dan tagihan listrik rumah Mama perbulan lumayan tinggi lho, sekitar 500 ribu per bulan. Sebagai perbandingan, rumah kontrakan saya & istri, sama-sama menggunakan daya 1300 VA, hanya kena tagihan sekitar 100 ribu perbulan (Ya iyalah, rumah kaya’ hotel cuma dipakai tidur doang. Kalau siang kosong karena kami berdua sama-sama kerja, bahkan kadang hingga larut malam).

Nampaknya Ibu petugas PLN tersebut kewalahan menghadapi Mama (ya iyalah, Mamanya siapaa.. :D). Ibu petugas PLN tersebut meminta kami datang lagi hari kerja berikutnya (Selasa, 09/02, karena hari Senin libur). Keesokan harinya (Sabtu, 06/02), baru sampailah kabar itu kepada saya. Kemudian saya bilang akan mendampingi Mama waktu ke PLN berikutnya (maklum, menantu berbakti ya harus gini ini..).

Saya tentu bertanya-tanya. Kenapa kami dikenai denda 11 juta? Salah kami apa? Penjelasan dari Mama tidak terlalu jelas, karena Mama tidak terlalu mengerti hal-hal terkait teknis PLN. Tanya Adik juga sama. Kemudian saya habiskan malam minggu saya begadang mencari informasi, apa sih yang terjadi. Setelah mencari, saya baru sedikit paham apa yang terjadi. Ternyata kami kena Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN.

P2TL dilakukan untuk ‘menjewer’ pelanggan-pelanggan nakal yang mengakali meteran PLN sehingga mengakibatkan pelanggan membayar tarif lebih murah dari yang seharusnya. Cukup banyak tulisan-tulisan yang memuat P2TL dan kebanyakan cukup menyeramkan. Kebanyakan akhirnya pelanggan harus membayar denda yang cukup besar. Ada yang 11 juta, 29 juta, 50 juta, bahkan ada yang ratusan juta hingga miliar. Cerita-cerita tentang P2TL dapat dilihat di link-link berikut ini.

Awas! Meteran Listrik Rumah Anda

Terima Kasih PLN Area Cengkareng!

Guru ini Didenda 8,7 Juta Rupiah, Diduga Mencuri Listrik PLN

Petugas P2TL Tak SOP, Korban Diminta Bayar Rp28,7 Juta

Masih banyak lagi artikel-artikel seputar P2TL. Anda juga bisa menyimak aduan tentang P2TL di situs http://www.lapor.go.id yang cukup banyak, tetapi sayangnya belum ada yang memuat metode penyelesaian yang jelas. Kebanyakan korban pengadu malah dengan terpaksa (atau sukarela entahlah) membayar denda tersebut karena tidak ada pilihan lain. Jalan tengah yang ditawarkan PLN biasanya dengan mencicil denda.

Padahal saya yakin tidak semua dari mereka itu benar-benar melanggar. Bahkan ada yang ceritanya, mendekati meteran saja tidak berani karena takut kesetrum, tetapi ketika saat inspeksi tim P2TL dinyatakan melakukan pelanggaran, ya harus membayar denda. Tidak ada kesempatan atau pilihan membela diri. Karena kalau tidak mau membayar ya dicabut listriknya. Siapa coba yang tidak takut listriknya dicabut. Iya kalau layanan lain dimana pelaku usahanya cukup banyak. Nah, pelaku usaha ketenagalistrikan kan hanya PLN. Diblacklist PLN, trus mau langganan listrik ke siapa lagi. Di titik ini lah sepertinya memang konsumen tidak punya pilihan.

PLN-Berita_Acara_P2TL_1

PLN-Berita_Acara_P2TL_2

PLN-Berita_Acara_P2TL_3

Kembali ke kasus saya, semalaman saya mencari dasar hukum penerapan P2TL. Cukup susah mencarinya, karena tidak ada di web PLN atau di web kementrian ESDM. Tetapi akhirnya saya menemukan juga di sebuah situs file sharing (bayangin, dokumen yang menentukan nasib jutaan pelanggan PLN ini hanya ada di situs file sharing). Kita bahas dasar hukumnya. P2TL dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Nomor 1486 K / DIR / 2011. Salinan keputusan direksi tersebut dapat anda unduh di sini. Semalaman saya pelajari Keputusan Direksi tersebut, barulah saya sedikit paham. Jadi ketika ada P2TL, petugas P2TL akan mengklasifikasikan pelanggar menjadi 4, PI, PII, PIII, dan PIV.

PI adalah pelanggaran terkait batas daya. Misalkan anda berlangganan listrik PLN 1300 VA, tetapi entah bagaimana (sengaja (istilahnya dilos) atau tidak) ternyata anda bisa mendapatkan daya di atas 1300 VA, maka anda melanggar PI.

PII adalah pelanggaran terkait pencatatan KWH meter. Pelanggaran terkait pencatatan KWH meter dapat mengurangi tagihan kita ke PLN. Hal ini karena putaran KWH meter akan terhambat sehingga seolah-olah konsumsi listrik kita sedikit. Modusnya juga banyak, misalkan membypass KWH meter, melobangi KWH meter dan sebagainya. Pelanggaran PII inilah yang dendanya besar hingga puluhan juta berdasarkan daya yang terpasang. Hitung-hitungannya ada di dokumen Keputusan direksi yang sudah saya share.

PIII adalah ditemukannya pelanggaran PI dan PII sekaligus. Dendanya ya denda PI ditambah PII.
PIV adalah pelanggaran yang ditemukan pada bukan pelanggan PLN (misal pengguna listrik ilegal yang mengambil langsung dari gardu PLN).

Dari analisa saya, terhadap berita acara P2TL yang saya dapat, sepertinya rumah kami terkena pelanggaran PI dan PII. PI karena arus yang ditemukan melewati 6A (7,96 A) dan PII karena terdapat kabel saluran masuk yang disambung langsung, dst. Hitung-hitungan dendanya berarti:
PI : 6 x 2 x biaya rekening minimum (sekitar 60 ribu) = 720.000
PII : 9 x 720 x daya tersambung (1,3 kVA) x 0.85 x tarif per kWh (sekitar 1400) = 10.740.600.

Hmmmm, jadi dari situ angka SEBELAS JUTA itu berasal. Bukan dari akumulasi kekurangan pembayaran seperti yang kami duga sebelumnya.

Tentu saya merasa aneh dengan prosedur P2TL ini. Begitu mudahkah PLN menetapkan denda yang cukup besar, hanya dari kunjungan sesaat, bongkar-bongkar dikit, kena SEBELAS JUTA deh. Bahkan untuk pelanggan dengan daya yang lebih besar (2200 VA ke atas), dendanya bisa sampai puluhan juta. Saya paham bahwa P2TL ini ditujukan untuk menindak ‘pencuri-pencuri’ listrik PLN. Tetapi kalau metodenya sedemikian mudahnya menentukan kesalahan, berapa banyak pelanggan tidak bersalah yang akhirnya kena denda juga, hanya karena tidak tahu aturan yang berlaku. Saya saja yang Sarjana Teknik Elektro, bahkan Master Teknik Elektro, baru kali ini mempelajari tentang P2TL. Apalagi orang-orang awam di luar sana.

Tetapi kalau kita amati Keputusan Direksi yang jadi landasan P2TL ini lebih lanjut, ternyata seharusnya tidak segampang itu memvonis bahwa pelanggan PLN melakukan pelanggaran dan harus terkena denda. Sebenarnya prosedurnya cukup rumit, dan seringkali prosedur itu tidak diterapkan. Beberapa prosedur yang tidak diterapkan itu antara lain:

Pasal 10 ayat 2a.
Pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;

Ketika petugas P2TL mendatangi rumah kami, mereka hanya mengatakan bahwa akan mengecek meteran. Tentu saja kami menyambut dengan tangan terbuka, dan tidak terlalu mengawasi. Coba kalau mereka bilang dari tim P2TL, bertugas melakukan penertiban terhadap KWH meter kami seandainya ditemukan pelanggaran, dan kalau ditemukan pelanggaran, kami bisa didenda sekian juta rupiah. Tentu perlakuannya akan berbeda. Bahkan petugas tersebut akan kami pantau dengan seksama. Walaupun pahit, dan mungkin akan menyulitkan tim P2TL tapi tentu ini harus disampaikan kepada pelanggan yang dikunjungi tim P2TL. SOPnya mengatakan begitu. Kalau tidak dilakukan kan berarti melanggar SOP.

Pasal 10 ayat 3a butir (3)
Sebelum dan sesudah pemeriksaan dilakukan, petugas melakukan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera.

Dokumentasi cukup penting. Tentu harus ada dokumentasi ketika Meteran belum dibongkar, ketika dibongkar dan setelah dibongkar. Apabila tidak terdapat segel, ya harus ada foto meteran sebelum dibongkar tidak ada segel. Sebagai pelanggan, anda dapat juga ikut melakukan dokumentasi.

Pasal 10 ayat 6a.
Sebelum meninggalkan lokasi, Petugas Pelaksana P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili.

Pada kasus kami, setelah selesai melakukan pemeriksaan, petugas P2TL hanya mengatakan, silahkan ke kantor PLN. Tanpa menjelaskan pelanggaran apa yang kami lakukan. Makanya, Adik datang ke kantor PLN tanpa menaruh curiga apa-apa, dan shock ketika di kantor PLN dinyatakan kena denda SEBELAS JUTA.

Pasal 12 ayat 1 huruf b.
Dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama penyidik, pengambilan barang bukti dilakukan sebagai berikut.
1) dilakukan oleh Petugas P2TL, disaksikan oleh Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan, dst, kemudian disegel.
2) dibuatkan berita Acara pengambilan barang bukti, dst.

Pada kasus kami, Pemeriksaan dilakukan tanpa penyidik. Tidak ada tanda tangan penyidik di berita acara. Tetapi juga tidak disaksikan oleh Pengurus RT/RW/Aparat setempat. Sehingga dari sisi prosedur pengambilan barang bukti, sudah tidak sesuai SOP. Kemudian barang bukti (KWH Meter) yang seharusnya disimpan petugas P2TL dan disegel, ternyata tidak disegel apapun. Justru kami yang disuruh mengantarkan ke kantor PLN, dan sampai kantor PLN pun tidak disegel. Kalau barang bukti tidak disegel, tentu sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai barang bukti, karena ada kemungkinan ketika disimpan oleh pihak PLN, mengalami perubahan keadaan.

Menurut saya, dari sisi SOPnya saja ada masalah. Kalau pemeriksaan tanpa SOP yang benar, tentu keabsahan dari pemeriksaan tersebut (dan penentuan dendanya) bisa digugat. Argumen tentang SOP inilah yang saya siapkan untuk menghadapi petugas PLN nantinya.

Tetapi seandainya nanti argumen saya tentang peanggaran SOP tidak diterima, masih ada pembelaan lain yang akan saya sampaikan. Terkait pelanggaran yang disampaikan di berita acara. Pada berita acara tertulis terdapat sambungan langsung karena KWH meter rusak (sehingga dicurigai listrik yang digunakan tidak tercatat KWH Meter, pelanggaran PII). Lho, kalau KWH meternya tidak mencatat penggunaan listrik di rumah kami, kenapa tagihannya setiap bulan cukup besar? Kalau tagihannya cukup besar, berarti kan petugas pencatat meter mencatat perubahan pada meter yang artinya KWH Meternya berfungsi.

PLN-TagihanBulanan
Terkait penggunaan arus yang berlebih, masih masuk akal sih, tetapi mungkin saya akan minta dilakukan pengukuran ulang. Masa’ sih, pada saat pengecekan (siang hari) dimana hanya ada kulkas, dispenser & rice warmer dan TV yang bekerja dan mungkin satu-dua lampu menyala total arusnya hampir 8A atau berarti pemakaian daya sekitar 1700 Watt?

Kalau pembelaan terkait pelanggaran ditolak lagi, masih ada jalan lain, yaitu pengajuan keberatan yang tertulis di pasal 23 Keputusan Direksi PLN tentang P2TL. Kita dapat mengajukan keberatan kepada GM atau Manajer Area. Metode pengajuan keberatan ini sepertinya tidak begitu tersosialisasikan dengan baik. Terbukti dari tulisan-tulisan yang ada di Internet, kebanyakan pelanggan yang terkena P2TL seperti tidak punya pilihan. Entah metode pengajuan keberatan ini yang tidak disampaikan oleh petugas PLN, atau sudah minta tapi ditolak. Yang jelas, metode Pengajuan Keberatan ini ada di pasal 23 Keputusan Direksi PLN tentang P2TL. Saya sudah berencana mengajukan keberatan dengan bukti-bukti SOP yang tidak diterapkan dengan baik, terutama terkait barang bukti, dan analisa saya terkait pelanggaran yang tertulis di berita acara.

Kalau seandainya nanti pengajuan keberatan kami juga ditolak oleh tim keberatan (yang lucunya dibentuk PLN juga), maka semua prosedur di PLN sudah selesai. Sehingga kami harus membayar. Ya memang proses P2TL ini cukup janggal sebenarnya. Dari proses penyidikan, penuntutan, keputusan, hingga banding dilakukan oleh PLN. Dan konsumen tidak punya celah sama sekali untuk menggugat. Sebagai perbandingan, proses hukum pidana saja melibatkan banyak pihak yang independen satu sama lain. Mulai dari penyidikan (Polisi), penuntutan (Jaksa), Sidang putusan (Hakim PN), hingga banding/kasasi (Hakim PT/MA). Tetapi pada kasus P2TL, semua dilakukan oleh PLN. Kepada aktivis-aktivis yang menggugat kewenangan KPK karena menggabungkan penyidikan dan penuntutan, tolong perhatikan kasus P2TL ini. Lebih parah tauu!!

Tetapi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya pelangggan masih memiliki celah, yaitu menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terdapat beberapa kasus P2TL dimana konsumen dimenangkan oleh BPSK. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat di sini.

PLN Vs Konsumen, BPSK Menangkan Gugatan

Kasasi Kandas, PLN Kalah Lawan Konsumen Soal Pencopotan Meteran Sepihak

Maka langkah terakhir yang dapat saya lakukan adalah mengajukan gugatan ke BPSK. Tetapi karena langkah ini sudah di luar ranah PLN, mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan ancaman pemutusan pasti akan segera dikeluarkan oleh PLN. Sehingga mungkin nanti denda itu akan kami bayar terlebih dahulu sambil menunggu proses gugatan ke BPSK.

Bahkan, selain ke BPSK, karena begitu sebelnya dengan urusan P2TL ini, saya juga berencana melakukan judicial review terhadap Keputusan Direksi PLN tentang P2TL ini dan Peraturan Menteri ESDM yang menjadi landasannya. Hal ini dikarenakan, Keputusan Direksi tersebut bertentangan dengan UU no. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada pasal 29 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, hanya tercantum bahwa pelanggan wajib menjaga keamanan instalasi tenaga listrik MILIK KONSUMEN yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa instalasi tenaga listrik MILIK KONSUMEN adalah instalasi tenaga listrik SETELAH alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik (KWH Meter). Tidak ada kewajiban pelanggan untuk menjaga KWH Meter, karena KWH Meter memang milik PLN. Tetapi, kenapa kalau KWH Meter bermasalah, kenapa pelanggan yang harus membayar denda?. Saya sudah siap menghubungi pengacara kondang David Tobing dan YLKI untuk menyampaikan gugatan saya ini.

(kali ini saya benar-benar nekad.. hahahaha.. ya terlanjur basah, ya sudah mandi sekali..)

Intinya saya sudah siap dengan argumen-argumen yang siap ditembakkan melawan PLN untuk mencegah denda SEBELAS JUTA tersebut. Saya juga akan menolak metode cicilan yang selama ini diajukan sebagai jalan tengah oleh PLN. Karena mencicil ataupun dibayar tunai pada hakikatnya ya sama saja, sama-sama membayar.

—————————–
Hari pertempuran, 09 Februari 2016.

Jam 7.15 saya sudah sampai di kantor PLN Kota Malang, jalan Basuki Rachmat. Tinggal menunggu Mama dan Adik. Kami janjian ke kantor PLN jam 7.30 sesuai anjuran Ibu petugas PLN yang menemui Mama dan Adik hari Jum’at kemarin.
Sempat ditanya security, ada keperluan apa, saya menjawab mau membayar listrik (daripada menjelaskan panjang lebar). Dengan senyum Pak Security menjawab, sekarang PLN Kota sudah tidak melayani pembayaran listrik. Membayarnya di Bank atau Kantor Pos. “Oh gitu ya, baru tau..”, jawab saya. Kemudian saya mundur duduk-duduk di parkiran dengan alasan menunggu Mama.

15 menit menunggu, ternyata Mama tidak datang juga. Kemudian telpon Mama, eh ternyata Mama masih di rumah. Eaaaaaaa,, mungkin ini karma yang harus saya terima karena sering molor waktu janjian dengan mahasiswa.

30 menit menunggu atau tepatnya jam 8.00, akhirnya Mama dan Adik datang. Kami kemudian diarahkan security ke sebuah ruangan, dimana kembali ditemui oleh Ibu Petugas PLN yang menemui Mama dan Adik sebelumnya. Kemudian saya berusaha memantapkan hati dan membaca mantra-mantra do’a agar ditumbuhkan keberanian dalam menyampaikan semua argumen saya.

Kemudian kami duduk bertiga, Saya, Mama dan Ibu petugas PLN. Adik tidak kebagian kursi sehingga menunggu di luar. Saat-saat yang menegangkan pun terjadi. Kemudian Ibu Petugas PLN tersebut menyampaikan,

“Untuk dendanya yang sekian juta kemarin itu tidak jadi dikenakan. Hanya dikenakan penyesuaian sebanyak 14 KWH, atau 22 ribu”

“HAAAAAAAA?? SUDAH GITU AJAAAAA YA?”, pergulatan hati saya seakan tidak percaya.

Saya sudah mempelajari Keputusan Direksi PLN dan menyiapkan argumen-argumen ‘maut’ hingga tiga hari harus mengurangi jam tidur saya, eh ternyata hanya begitu saja keputusannya. Tapi terlepas dari usaha saya yang tidak berguna, keputusan tersebut tentu wajib disyukuri karena kami sudah terbebas dari denda SEBELAS JUTA.

Kemudian Ibu Petugas PLN tersebut menjelaskan, bahwa beliau sendiri juga bingung dengan berita acara yang tertulis. Kalau KWH Meter kami rusak (atau dirusak dengan sengaja), kenapa setiap bulan masih membayar tagihan PLN yang jumlahnya cukup besar. Ternyata pemikiran saya juga dipikirkan oleh beliau. Sehingga beliau memutuskan kami tidak terkena denda yang besar. Terkait pelanggaran batas arus, entah kenapa beliau tidak mempermasalahkan lagi. Akhirnya, Tagihan Susulan (TS) yang dikenakan hanya penyesuaian sebanyak 22 ribu tersebut.

Setelah Mama membayar 22 ribu tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan keluar dari kantor PLN. Pergulatan batin saya berhari-hari berakhir dengan anti klimaks. Tetapi apapun itu, tentu kami harus tetap bersyukur. Alhamdulillah, Ya Alloh..

—————————-
Kesimpulan:

Berdasarkan pengalaman saya, PLN cukup obyektif mengkaji permasalahan ini. Tidak hanya berdasarkan pengamatan di lapangan tetapi juga dicocokkan dengan tagihan bulanan yang kami bayarkan. Tetapi mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mengalami pengalaman yang kurang mengenakkan dengan P2TL dan harus membayar denda yang besar. Semoga analisa saya di atas dan peraturan-peraturan terkait P2TL dapat menjadi informasi ketika anda terkena P2TL.

Dari kejadian ini saya juga menyimpulkan bahwa pengamanan terhadap KWH Meter penting kita lakukan. Karena petugas P2TL dapat datang kapan saja ke rumah kita. Sebelumnya saya berencana menggugat kewajiban konsumen menjaga KWH Meter ini, tetapi karena saya tidak jadi kena denda yang besar, maka tentu saya tidak punya legal standing lagi untuk mengajukan judicial review Keputusan Direksi PLN dan Permen ESDM yang melandasinya. Mungkin ada yang berminat mengajukan, silahkan. Tetapi selama peraturan ini belum dicabut, maka kita harus melakukan pengamanan terhadap KWH Meter kita.

Pengamanan ini krusial ketika misalnya, kita baru saja membeli rumah. Atau rumah kita baru saja selesai dikontrak orang lain. Segeralah menghubungi PLN (Hotline 123 atau kantor PLN terdekat) untuk mengecek KWH Meter anda, karena kalau tiba-tiba anda terkena P2TL (yang bisa datang kapan saja) dan ditemukan pelanggaran, maka pemilik/penghuni sekarang lah yang harus bertanggung jawab. Kalau pemilik/penghuni sekarang tidak mau bertanggung jawab ya bisa diputus listriknya. Oleh karena itu, selagi pemilik/penghuni lama masih bisa dikontak, segeralah periksa KWH Meter anda. Jika bermasalah, tuntutlah pemilik/penghuni lama tersebut.

Demikian sharing pengalaman saya tentang P2TL, semoga mekanismenya terus diperbaiki sehingga PLN semakin efisien.

Sumber : https://aswinsuharsono.wordpress.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kasus P2TL PLN di Kebon Jeruk (Ardy)

Saya adalah Ardy, pelanggan PLN dengan no pelanggan 543300354736 wilayah Jakarta Barat. Saya mau menyampaikan pengaduan seputar pemeriksaan P2TL PLN di rumah saya pada tanggal 11 Februari 2016. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan lubang dibangian atas body meteran, sehingga kami dikenakan denda Rp 10.148.797 dan akan dikenakan sangsi pemutusan listrik jika tidak membayar.

Saya kaget dengan temuan ini dan saya sama sekali tidak merasa melakukan penyelewengan listrik mengingat tagihan listrik menurut kami adalah normal sesuai pemakaian. Saya membeli rumah bekas pada 4 Mei 2010 dan sama sekali tidak tahu bahwa sebaiknya dilakukan pemeriksaan PLN terlebih dahulu dan hal ini tidak masuk dalam dokumen resmi jual beli rumah.

Saya sudah menyampaikan keberatan atas denda 10 juta yang ada, karena saya merasa tidak bersalah dan seharusnya bias dilakukan pengarahan terlebih dahulu bukan langsung dikenakan denda tanpa melihat apakah ada unsur sengaja atau tidak. Pihak PLN tidak mau melihat dari sisi apakah kami sengaja atau tidak? Apakah pembayaran listrik kami wajar atau tidak?

Dari pertemuan kami dengan koordinasi P2TL PLN kami hanya diberikan keringanan berupa cicilan yang sama artinya kami harus membayar sesuatu yang tidak kami lakukan dengan sadar. Menurut kami, ada mekanisme yang kurang dalam pelaksanaan penertiban listrik. Tidak ada aturan yang baku bahwa jual beli rumah harus melakukan pemeriksaan PLN dulu, sehingga hal ini menjadi kerugian pihak penghuni terakhir.

Saya sebagai konsumen PLN sangat menghargai kebijakan PLN dalam memerangi kebocoran listrik. Tapi alangkah tidak adilnya jika semua hasil temuan di pukul rata vonis bersalah dan tidak bisa melakukan pembelaan diri. Saya percaya peraturan P2TL di buat dengan tujuan baik, tapi ada celah di mana konsumen yang membeli rumah bekas di rugikan.

  1. PLN tidak mengeluarkan aturan resmi bahwa HARUS dilaksanakan pemeriksaan meteran sebagai salah satu syarat jual beli rumah.
  2. Berdasarkan no 1 , maka pada prakteknya para broker rumah maupun developer tidak melaksanakan pemeriksaan sebelum jual beli.
  3. Tidak ada sosialisasi besar besaran dan rutin di media cetak maupun elektronik untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemeriksaan meteran sebelum jual beli rumah.

 

Dengan tidak adanya point 1-3 maka masyarakat awam tidak tahu dan tidak pernah menaruh curiga apakah rumah yang akan mereka beli bermasalah instalasi listriknya. transaksi jual beli rumah umunya dilakukan tanpa adanya pemeriksaan meteran. Dari masalah ini saya melihat bahwa ada ketidaktahuan masyarakat yang pada akhirnya menjadi bumerang buat masyarakat itu sendiri. Kami terpaksa harus membayar atas sesuatu yang tidak kami lakukan.

Nominal 10 juta bukan hal kecil untuk kami, walaupun itu di cicil 12 bulan. Jangan jadikan kami mangsa untuk memenuhi target pendapatan BUMN. kami punya itikad baik, kami bukan maling, kami bukan penjahat. Sudah saat nya PLN dan  petugasnya bisa menjadi sahabat rakyat bukan malah menjadi momok seram bagi rakyat awam.

Melalui pengaduan  ini saya mohon bantuan keadilan bagi saya.  karena jujur saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena pengaduan keberatan ke PLN area setempat  pun sampai saat ini mentok kepada “peraturan”.

Sebagai info tambahan, saat ini listrik di rumah sudah diputus dikarenakan proses pengaduan lewat BPSK masih berlangsung dan konsumen tidak bersedia menandatangani SPH serta membayar tagihan susulan atau denda 10 juta tersebut. Betapa besar pengorbanan dan harga yang harus dibayar oleh keluarga ini yang mempunyai hak untuk hidup yang layak. Dalam gelap malam dan cahaya lilin, keluarga ini dan orang tuanya “dipaksa” harus hidup dalam sengsara dan ketidakadilan. Tidak lain oleh penguasa listrik yang hanya berusaha menegakkan peraturan tanpa memperdulikan keadilan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya mereka punya hati, tapi SETENGAH HATI!

Salam,

Ardy

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Ayo kawan kita perjuangkan keadilan bersam-sama!

Hari sabtu, 16 April 2016 akhirnya saya bisa bertemu dengan kawan-kawan yang juga mengalami ketidak adilan dari P2TL PLN di Jakarta Barat. Ada banyak kisah yang sungguh tidak mengenakan. Bahkan 1 dari kami harus mengalami pemutusan hubungan listrik dan sudab bebeberapa lama ini menggunakan lilin sebagai penerangan di rumah mereka. Sungguh memprihatinkan…

Buat saya pribadi, ada hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan negara ini yang notabene “DEWANYA LISTRIK” di negara ini sudah perlu digaris bawahi. Hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak rasanya perlu diperjuangkan dalam hal ini Ada banyak kisah dan pil pahit yang kami alami bersama PLN dalam memberikan layanan listrik.

Kami butuh bantuan berupa saran, support dan kerjasamanya dari semua konsumen PLN lainnya yang berarti semua rakyat Indonesia.

Dari semua pelajaran ini, kami menyarankan teman-teman yang lain agar :

  1. Jangan menerima dan buka pintu petugas P2TL / PLN yang akan memeriksa rumah jika tidak ada penyidik / wakil rakyat setempat ataupun anda ragu. Apapun alasan maupun ancaman yang diterima. Terutama jika Anda sendiri tidak ada dirumah, mintalah kepada petugas untuk boleh datang di hari lain saat Anda ada.
  2. Jikalau diterima masuk pada akhirnya dan petugas melakukan pemeriksaan, lakukan dokumentasi yang lengkap. Photo petugas, photo peralatan Kwh meter sebelum dibuka serta photo dan videokan pelaksanaan pemeriksaan P2TL.
  3. Jangan tanda tangani apapun (Berita Acara, Laporan, dsb) jika Anda ragu. Karena apapun yang ditandatangani akan menjadi bisa menjadi masalah untuk kita di kemudian hari. Minta penjelasan yang lengkap dari petugas P2TL dan jangan lupa selalu rekam pembicaraan dan visual prosesnya.
  4. Jangan tanda tangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) tanpa catatan bahwa “Anda terpaksa menandatangani surat tersebut” jika Anda benar-benar terdesak oleh keharusan membayar atau listrik diputus .Berikan klausul/note tambahan dibawah surat dan ditandatangani bersama-sama.
  5. Jika memang masih terdapat masalah dan tidak terdapat kesepakatan diantara Anda dan PLN dalam kasus ini, maka silahkan menghubungi dan melapor kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk membantu konsumen, jiak memang dirasakan terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan P2TL itu sendiri.

Sekali lagi, tulisan diatas adalah saran dan masukkan buat membantu kita-kita yang mengalami permasalahan diatas. Tanpa maksud menjelekkan atau menyudutkan pihak manapun. Marilah kita belajar dari apa yang kita alami dan berbuat lebih baik lagi kedepannya.

Ayo kawan kita perjuangkan keadilan bersama-sama!

Salam,

Jagoaninternet.com

 

Note : Ayo bantu tanda tangani petisi untuk hentikan BOM WAKTU DENDA P2TL disini

https://www.change.org/p/dirut-pln-stop-bom-waktu-denda-tagihan-susulan-p2tl-pln

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Cara SEO Website, Mengalahkan Pesaing, dan Menjadi No 1 di Google

Cara SEO Website, Mengalahkan Pesaing, dan Menjadi No 1 di Google

Cara SEO Website, mengalahkan pesaing, dan Menjadi No 1 di Google memang sangat mudah. Kali ini saya akan membahas cara SEO website untuk menaikkan posisi blog anda di Search Engine.

Saya tahu SEO merupakan hal yang tak bisa dianggap mudah, mungkin sangat sulit bagi kebanyakan dari anda mengingat banyaknya hal yang harus perlu dipelajari dari SEO…

Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Secara umum, cara seo website itu ada tiga cara, antara lain..

  1. Keyword Research, adalah mencari keyword dengan jumlah pencarian yang tinggi dengan persaingan yang bisa anda taklukkan.
  2. Onpage SEO, adalah proses men-struktur halaman seperti memberi Meta description, Image Alt Tag, Title Tag, Heading Tag, dan lain-lain.
  3. Offpage SEO, adalah suatu optimasi yang anda lakukan dibelakang layar. Tidak ada pengunjung blog anda yang bisa mengetahui sepenuhnya apa yang anda lakukan. Contoh Offpage SEO adalah mencari backlink, mencari backlink bisa dengan cara berkomentar di blog dofollow, submit artikel di Social Bookmark dofollow, dan lain-lain. Anda juga harus memperhatikan kualitas backlink tersebut.

Jadi, tiga itulah yang akan kita bahas pada artikel kali ini, yaitu Keyword research, Onpage SEO, dan OFF-PAGE SEO.

Cara SEO Website dan Menjadi No.1 Di Google

Keyword Research (menentukan keyword dengan benar)

Dalam pemilihan Keyword. Anda harus tahu keyword yang apa yang anda incar sebagai keyword utama, dan keyword pendukung situs anda. Dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu mereka harus punya keyword untuk diincar…

Cara SEO Website dengan Keyword Research

Jadi, pikirkan dulu anda mau buat situs tentang apa, untuk apa, siapa orang yang anda incar, dan apa keyword yang akan diketikkan orang di mesin pencari (google, bing, yahoo, dan lain-lain). Keyword yang anda targetkan harus memiliki jumlah pencarian yang besar, dan dengan sedikit persaingan (kompetisi) dan tentunya anda juga harus bisa menaklukkan Keyword tersebut.

Ingat: Jika anda salah dalam melakukan keyword research yang menarget keyword kompetitif akan menjadikan situs anda tanpa traffic. Dan kemungkinan anda akan putus asa di tengah jalan tanpa pernah mendapatkan trafik sedikitpun pun.

Untuk Keyword research ada 2 hal yang harus anda lakukan yaitu Cara Riset Keyword dengan Google AdWords Keyword Tool dan Analisis persaingan keyword.

Onpage Optimization (men-struktur halaman)

Ada banyak sekali hal dalam Onpage optimization, tapi anda tidak perlu tahu semua poin-poin pentingnya.

Cara SEO Website dengan On-page Optimization

3 hal yang paling utama dalam Onpage SEO adalah user experience, crawlability, dan Relevansi

Relevansi
Tugas mesin pencari seperti google itu adalah memberikan hasil yang relevan kepada penggunanya. Jadi, jika blog anda relevan maka besar kemungkinan situs anda bisa nangkring di posisi teratas google. Beberapa hal dalam Onpage SEO yang bisa menjadikan situs anda relevan adalah dengan mengatur Title Tag, memberi Heading Tag, Meta Description, Image Alt Tag, dan sebagainya..

User experience
Beberapa hal yang digunakan oleh Google untuk menentukan user experience yang dihasilkan dari suatu situs adalah kecepatan loading, bounce rate (semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik), kualitas konten (tidak harus panjang, tetapi harus berkualitas), outbound dan inbound link (link keluar) ke halaman yang relevan dan authority, dan lain-lain.

Crawlability
Anda harus memudahkan situs anda untuk di crawl oleh Google. Halaman yang jarang di crawl oleh google maka blog bisa mengalami penurunan peringkat. Dan sebaliknya, halaman yang memiliki crawl yang lebih tinggi maka bisa saja posisi situs lebih tinggi juga di Search Engine.

Untuk cara melakukan Optimasi SEO Onpage super lengkap, silahkan baca Cara melakukan optimasi SEO Onpage.

Offpage Optimization (mencari backlink)

Cara SEO Website dengan Off-page OptimizationOffpage optimization ini adalah topik yang sangat LUAS sekali, bagian ini adalah alasan yang cocok kenapa para master SEO tidak memberikan teknik rahasianya secara cuma-cuma. Jika master SEO memberikan trik rahasia nya ke muka umum, itu artinya sama saja membunuh blognya sendiri.

Dalam OFF-PAGE SEO, ini adalah 80 % dari cara untuk mencari relevansi, sisa nya adalah dari ON-PAGE SEO.

Bagaimana cara mencari RELEVANSI? Cari banyak backlink ke situs anda dengan topik yang setema dengan blog anda, dan dengan Anchor Text yang anda incar. Tidak hanya backlink yang jumlahnya banyak, tetapi backlink juga harus berkualitas.

Untuk mengenal lebih dalam mengenai backlink berkualitas, silahkan baca apa yang dimaksud Backlink berkualitas? Dan pastikan anda juga harus memilih tema blog terbaik untuk situs anda.

Pertambahan backlink juga harus konsisten, apa maksudnya? Lebih baik 100 backlink perhari daripada 3000 backlink langsung perbulan.

Ok, sekarang anda pasti sudah paham bahwa SEO adalah sebuah cara untuk menjadikan blog kita menjadi blog yang paling relevan dari situs lain. Dengan begitu, blog kita bisa rank tinggi di google dengan mudah.

Apakah Hanya 3 itu?

Sebenarnya masih banyak lagi hal yang harus anda perhatikan, misalnya seperti pengunjung.. Anda jangan sekali-kali membuat konten hanya untuk rank tinggi di google..

Google tidak suka situs seperti itu dan mungkin akan ditendang dari SERP.. Sebaiknya anda harus membuat konten yang semata-mata hanya untuk pengunjung.. Tapi tetap anda masih harus mengoptimisasinya agar bisa rank tinggi..

Beberapa Hal Agar Google Suka Blog Kita Karena Pengunjung
Sebenarnya ini sangat mudah sekali, pada dasarnya untuk membuat pengunjung dan google senang adalah konten yang informatif.. Apalagi jika anda memberi link keluar ke situs yang relevan dan Authority sebagai informasi lebih lanjut bagi pengunjung..

Jadi, ingat! SEO itu mudah asalkan anda mengerti…

Kalau SEO itu mudah, kenapa banyak yang gagal?

Salah satu alasan kenapa mereka gagal mendapat halaman satu atau ranking satu adalah karena mereka payah. Mereka fokus pada trik SEO yang sudah basi atau trik SEO yang tidak bisa bertahan lama.

Fokus pada trik sendiri itu sudah salah, SEO itu adalah teknik jangka panjang. SEO yang bagus harus berdasarkan strategi yang tepat untuk membangun situs-situs ber-pagerank tinggi yang relevan dengan kata kunci yang anda incar.

Jadi, mulai sekarang bangunlah link dengan anchor text yang beragam dan pastinya juga harus relevan.

Kesalahan lain adalah karena mereka membangun link di tempat yang salah. Banyak yang membangun backlink dari blog comment, jelas saja posisi mereka sulit naik. Jadi, manfaatkanlah cara lain seperti membangun backlink dari situs SOCIAL BOOKMARK, forum, dan lain-lain.

Bagaimana jika ingin menjadi ahli dalam SEO?

Banyak orang yang membagikan informasi di forum-forum, tetapi sebagian besar belum mengerti apa yang mereka katakan. Jadi sebaiknya kurangilah belajar di forum..

Jika anda ingin menjadi ahli dalam SEO ada 2 cara, yaitu..

Asah kemampuan anda dengan ber-eksperimen

Habiskan waktu anda untuk bereksperimen, bagaimana caranya? anda bisa membuat sebuah artikel, kemudian optimasilah artikel tersebut sesuai kemampuan yang anda miliki.

Perhatikanlah hal-hal yang dapat meningkatkan posisi situs anda dan hal-hal yang dapat menurunkan posisi situs anda. Dengan cara seperti ini, anda dapat mendapat jawaban yang sebenarnya, anda juga bisa menambah pengalaman dalam me-ranking sebuah situs.

Belajarlah dari orang yang benar-benar ahli dalam SEO

Jika anda tidak memiliki waktu untuk ber-eksperimen, maka anda bisa belajar SEO dari orang yang benar-benar berpengalaman dalam SEO.

Mungkin itu saja pembahasan mengenai Cara SEO Website dari saya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda..

Sumber : http://www.seoterpadu.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Mencari keadilan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)

” Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia

secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,

meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan,

hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan

yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.”

                                          – Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia vide Tap MPR No.XVII/MPR/1998

Modul ini berisi informasi layanan untuk pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penjelasan mengenai apa itu Hak Asasi Manusia, apa pengertian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penjelasan mengenai Komnas HAM tercantum dihalaman ini.

Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan bagaimana prosedur atau cara menyampaikan pengaduan dapat ditemukan dihalaman selanjutnya. Adapun untuk memperoleh informasi layanan lebih lanjut atau ingin melayangkan pertanyaan serta laporan, dapat menghubungi kontak Komnas HAM dan/atau portal Lapor!.

 

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku secara universal, artinya berlaku untuk siapa saja. Dasar-dasar HAM tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pancasila, dan UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Pelanggaran HAM

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah  setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

SK Direksi PLN 1486 tentang Pelaksanaan P2TL

Ini dia aturan sakti SK Direksi PLN np 1486 tahun 2011 yang menjadi dasar pelaksanaan P2TL PLN di seluruh Indonesia. Per kuartal 2016 memang sudah tergantikan dengan yang baru, namun SK 1486 ini yang masih menjadi acuan P2TL dalam menghajar para “maling listrik” sampai dengan tahun 2015.

Ayo dowload dibawah ini dan pelajari dengan seksama sekarang juga! Jadilah konsumen yang pintar!

SK1486_P2TL_PLN_jagoaninternet.com

DOWNLOAD (Pdf file 7.7 Mb)

Salam, JagoanInternet.com

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube